Setelah mundurnya pasukan Kuomintang dari Nanjing pada tahun 1938 akibat kekalahan mereka dalam Pertempuran Nanjing, Markas Umum Kekaisaran mengizinkan pembentukan rezim kolaborator untuk memberikan setidaknya kemiripan kontrol lokal (secara nominal) atas bagian Tiongkok yang diduduki Jepang yaitu bagian tengah dan selatan Tiongkok. Tiongkok Utara sudah dibawah pemerintahan yang terpisah, yaitu Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok sejak Desember 1937.
Pemerintah Reformasi Republik Tiongkok didirikan oleh Liang Hongzhi dan lain-lain pada tanggal 28 Maret 1938 dan ditugaskan untuk mengontrol provinsi Jiangsu, Zhejiang dan Anhui serta dua kota, Nanjing dan Shanghai.[3] Kegiatannya dilakukan secara hati-hati, ditentukan dan diawasi oleh "penasihat" yang diberikan oleh Tentara Ekspedisi Tiongkok milik Jepang. Kegagalan Jepang untuk memberikan otoritas yang nyata kepada Pemerintah Reformasi mendiskreditkan negara ini di mata penduduk lokal, dan membuat keberadaannya hanya sebagai alat propaganda terbatas untuk pemerintah Jepang.[4]
.svg)
_-_en.svg)