Hubungan Iran dengan Qatar
Hubungan Iran dengan Qatar merujuk pada hubungan bilateral antara Republik Islam Iran dan Negara Qatar. Iran memiliki kedutaan besar di Doha sementara Qatar memiliki kedutaan besar di Teheran. Qatar dan Iran memiliki hubungan yang erat. Keduanya adalah anggota Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja sama Islam. Tidak seperti negara anggota GCC lainnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, Qatar pada umumnya menahan diri untuk tidak mengkritik aktivitas dalam dan luar negeri Iran. Qatar telah mengadakan beberapa pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat Iran untuk membahas perjanjian keamanan dan ekonomi.[1] Kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang erat yang memengaruhi hubungan diplomatik mereka, khususnya di industri minyak dan gas. Iran dan Qatar bersama-sama mengendalikan ladang gas alam terbesar di dunia di sepanjang perbatasan laut mereka.[2] Qatar memiliki 13% dari total cadangan gas terbukti dunia. Qatar memproduksi 650 juta meter kubik gas per hari dari bagian ladangnya, dan Iran memproduksi 430 juta meter kubik gas per hari dari ladangnya.[3][4] Selain hubungan di bidang minyak dan gas alam, Iran dan Qatar juga bekerja sama di sektor pelayaran.[1] Hubungan bilateral![]() Pada tahun 1969, di bawah rezim Syah Mohammad Reza Pahlavi, Iran dan Qatar menandatangani perjanjian demarkasi.[5] Selama Perang Iran–Irak (1980–1988), Qatar mendukung Irak di bawah Saddam Hussein secara finansial dengan memberikan pinjaman besar dan hadiah uang tunai. Klaim Iran pada bulan Mei 1989 bahwa sepertiga dari cadangan gas Ladang Utara milik Qatar berada di bawah perairan Iran kemudian diselesaikan melalui kesepakatan untuk mengeksploitasi ladang tersebut secara bersama-sama. Qatar dan Iran telah menjalin hubungan baik. Pada tahun 1991, setelah berakhirnya Perang Teluk, Amir Qatar Hamad bin Khalifa al-Tsani menyambut baik partisipasi Iran dalam pengaturan keamanan Teluk Persia, tetapi dibatalkan oleh negara-negara Teluk lainnya. Namun, Qatar tetap menjalin kerja sama keamanan dengan Iran melalui hubungan bilateral. Selain itu, pada tahun 1992, ada rencana untuk menyalurkan air dari Sungai Karun di Iran ke Qatar, tetapi setelah adanya perlawanan lokal di Iran, rencana tersebut dibatalkan. Pada bulan Februari 2010, selama sesi tanya jawab setelah pidato Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di Forum AS-Dunia Islam di Doha, Perdana Menteri Syekh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Tsani mengakui bahwa jika program nuklir Iran memicu "perlombaan nuklir di kawasan tersebut, maka itu akan menjadi perlombaan yang tidak sehat bagi semua pihak". Syekh Jaber juga menganjurkan "dialog langsung antara Iran dan Amerika Serikat."[6] Pada bulan Mei 2010, Amir Qatar Syekh Hamad bin Khalifa al-Tsani dan Presiden Suriah Bashar al-Assad menyatakan dukungannya terhadap upaya yang dipimpin Turki untuk mencapai resolusi diplomatik atas perselisihan mengenai program nuklir Iran. Para pejabat Turki mengusulkan untuk memediasi pembicaraan langsung antara negosiator nuklir utama Iran Saeed Jalili dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton.[7] Pada bulan Mei 2021, mantan presiden Mahmoud Ahmadinejad mengungkapkan bahwa mantan Amir Qatar Syekh Hamad bin Khalifa al-Tsani membayar uang tebusan sebesar $57 juta untuk membebaskan 57 pejuang Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) yang ditangkap oleh kelompok oposisi bersenjata di Damaskus selatan pada akhir tahun 2012.[8] Pada bulan Juli 2023, Amir Syekh Tamim bin Hamad al-Tsani menerima Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian di Doha. Mereka membahas pengembangan lebih lanjut hubungan perdagangan, hubungan bilateral, dan pembentukan komisi ekonomi bersama di masa mendatang.[9][10][11][12][13] Qatar memediasi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran, yang melihat pembebasan lima tahanan di setiap negara dan pencairan dana Iran senilai US$6 miliar pada September 2023, yang telah dibekukan karena sanksi yang dijatuhkan oleh AS.[14][15] Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Politik Ali Bagheri, yang merupakan negosiator utama Iran selama upaya mediasi,[16] berterima kasih kepada pemerintah Qatar atas upaya untuk "membebaskan sumber daya keuangan Iran" dan perhatian pada hubungan bilateral dan multilateral.[17] Selama sidang ke-78 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pejabat Qatar mengatur pertemuan dengan kedua negara, berharap untuk membuat kemajuan pada pembicaraan lebih lanjut mengenai pengayaan uranium Iran dan ekspor drone.[18] Perwakilan diplomatik
Lihat pulaReferensi
Pranala luar
|