PT Global Mediacom Tbk (IDX: BMTR) (sebelumnya bernama PT Bimantara Citra Tbk) atau lebih dikenal dengan nama MNC Media & Entertainment[1] merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha media dan telekomunikasi. Global Mediacom berpusat di Jakarta, Indonesia, didirikan oleh Bambang Trihatmodjo, Indra Rukmana, Rosano Barack, dan Mochammad Tachril Sapi'ie pada 30 Juni 1981. Saat ini, mayoritas sahamnya dimiliki oleh MNC Asia Holding.
Pada masa Orde Baru juga, Bimantara bisa dikatakan merupakan sebuah perusahaan yang kontroversial karena bisa bertumbuh beranak-pinak dalam waktu yang cepat. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan Bambang Tri sebagai pendiri usaha ini, yang kebetulan merupakan anak ketiga PresidenSoeharto merupakan faktor penting dari "keberhasilan" Bimantara menjadi salah satu konglomerat terbesar di Indonesia pada era Orde Baru. Walaupun ada yang menganggap Bambang sesungguhnya orang yang pintar mengelola bisnis sehingga bisnisnya berhasil, sifat bisnis Bimantara yang "lebih terbuka" dibanding konglomerasi yang lain,[4] dan ia melakukannya untuk kemajuan Indonesia, namun tetap saja faktor koneksi sebagai putra Presiden membuatnya selalu terbawa dalam isu negatif, apalagi pasca kejatuhan Orde Baru. Bahkan, ada yang menyebut Bimantara merupakan singkatan dari Bambang (Trihatmodjo) Ingin Menguasai Nusantara.[5]
Beberapa perusahaan dan tindakan bisnis Bimantara yang dianggap kontroversial, seperti:
Stasiun TV Bimantara, RCTI merupakan TV swasta pertama yang diizinkan berdiri, dan seperti "dibolehkan" untuk "memaksa" pemerintah mengubah berbagai aturan, seperti dari awalnya stasiun TV berlangganan, lalu stasiun televisi lokalterestrial, dan terakhir stasiun TV nasional. Menurut Ade Armando, efek dari hal ini adalah munculnya sentralisasi siaran seperti saat ini.[6] RCTI merupakan stasiun televisi swasta pertama, yang merupakan hasil kerjasama Bimantara dengan bekerjasama dengan Rajawali Corpora dan diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1989.
Perusahaan mobil Bimantara, PT Citramobil Nasional merupakan satu dari dua perusahaan mobil (yang lain adalah Timor yang dikuasai oleh adiknya, Tommy Soeharto) yang diizinkan meluncurkan mobil nasional bernama Bimantara Cakra dan Bimantara Nenggala pada 1996 bekerjasama dengan Hyundai.[7]
Perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Bambang, Guinness Peat Aviation yang berpusat di Republik Irlandia, merupakan perusahaan yang menyewakan sejumlah pesawatnya kepada perusahaan BUMN, Garuda Indonesia. Menurut sebuah estimasi, dalam transaksi ini Bambang telah mengeruk keuntungan sekitar Rp 96 miliar.
Perusahaan kerjasama Bambang (Bimantara) dan Tommy, PT Multi Nirotama Kimia dan Tridaya Esta merupakan satu-satunya perusahan swasta yang boleh memperdagangkan bahan peledak dari PT Dahana.
Keppres 1/1997 mengizinkan perusahaan Bambang/Bimantara sebagai kontraktor tunggal dari pembangunan calon ibukota di Jonggol, Jawa Barat.[8]
PT Satelindo, yang dikendalikan saham mayoritasnya oleh anak usaha Bimantara PT Bimagraha Telekomindo merupakan perusahaan pertama yang diberi izin untuk mengelola bisnis satelit Palapa tanpa tender walaupun Bimantara bukannya perusahaan yang ahli maupun berpengalaman dalam bidang ini.[9] Selain itu, PT Komselindo yang sebagian besar sahamnya milik Bambang (via PT Elektrindo Nusantara) telah diizinkan untuk membangun jaringan CDMA pertama di Indonesia.
Bambang diizinkan untuk mengimpor mobil mewah pada 1996 untuk SEA Games 1997 tanpa bea masuk.[10]
PT Bima Citra Mandiri, perusahaan yang terafiliasi di Bimantara diizinkan untuk menjadi pembeli tunggal (memonopoli) dari jeruk pontianak yang ada di Kalimantan Barat. Hasilnya bukannya petani untung, malah akibatnya mereka merugi.[11]
Pertamina sendiri menyewa kapal tanker (miliknya sendiri yang disewakan) dari Bimantara (PT Samudera Petrindo Asia) dengan harga US$ 17.000/hari.[12]
Seperti telah disebutkan, unsur kronisme yang ditunjukkan Orde Baru telah membuat sejumlah perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, harus "terpaksa" menggunakan jalur tikus lewat Bimantara. Beberapa perusahaan asing tersebut, seperti PT Food Specialities Indonesia (Nestle) dan PT Indomiwon Citra Inti yang merupakan kongsi dengan Grup Salim dan MiwonKorea.[13] Namun, kerjasama ini jauh lebih besar terlihat dalam industri kimia dan bahan bakar (gas alam, minyak bumi), misalnya pembentukan PT Trans Javagas Pipeline (dengan ARCO), PT Bimatama Graha Perkasa (dengan Exxon dan Mobil), PT Montrose Pestindo Nusantara (dengan Montrose), PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (dengan American Petroleum Institute dan Pennzoil Product Co).[8]
1998-2007
Runtuhnya rezim Orde Baru membuka lembaran baru dalam kehidupan Bimantara. Citra buruk Orde Baru membuat hanya dalam waktu 8 hari setelah ayahnya Soeharto mengundurkan diri (30 Mei 1998), Bambang mengundurkan diri dari Direktur Utama di Bimantara yang sudah dipegangnya sejak 1981.[7] Selain itu, perusahaan ini merupakan salah satu obligor terbesar BPPN senilai Rp 3,24 triliun, dan cabangnya terlalu banyak. Perubahan tersebut diiringi dengan perubahan kepemilikan di Bimantara. Bambang perlahan-lahan melepas kepemilikannya (via PT Asriland) di PT Bimantara yang pada saat itu terlilit hutang, dari 36,51% pada 2000 menjadi 14,32% pada 2003. Saham Bambang itu beralih ke orang yang kini menjadi pemilik perusahaan ini, yaitu Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo (Hary Tanoe atau HT). Hary sebenarnya bukanlah seorang industriawan atau seorang konglomerat besar dari awal, melainkan hanya seorang pemain di industri keuangan dan pasar modal lewat PT Bhakti Investama. HT lewat PT Bhakti Investama meningkatkan kepemilikannya di PT Bimantara secara bertahap: dari 10,72% pada 2001 hingga mencapai 37,60% pada 2003. Pada 30 April 2002, HT dikukuhkan sebagai Presiden Direktur Bimantara. Masuknya HT dalam PT Bimantara ini memang mengagetkan karena dia dianggap pada saat itu tidak punya kekuatan modal besar untuk menguasai "raksasa" bisnis Cendana tersebut. Ada yang menganggap upaya HT ini mendapatkan "bekingan" dari keluarga Cendana sehingga ia hanya sebagai operator, ada rumor yang menuduhnya merupakan kepanjangan tangan Salim Group,[14] rumor lain mengatakan ia diberi modal oleh investor rahasia, bahkan ada juga yang menuduhnya dibantu oleh investor kawakan George Soros.[15] Namun, HT membantah semua itu dalam wawancara tahun 2007 dan menyatakan keberhasilannya lebih disebabkan prestasinya menyehatkan Bimantara dengan meningkatkan kinerjanya dan menjual aset-asetnya yang potensial.[16]
Setelah HT masuk, pada saat itulah Bimantara melakukan "perampingan" dan menyederhanakan fokusnya pada beberapa perusahaan saja, terutama media dari sebelumnya sebuah konglomerasi di banyak bidang. Misalnya, pada 14 April 2001, Bimantara melepaskan saham di PT Danapaints Indonesia, sebuah perusahaan cat senilai Rp 41 miliar. Lalu saham di PT Bimagraha Telekomindo dijual pada Indosat senilai US$ 55,8 juta, saham di PT Samudra Petrindo Asia dijual senilai Rp 36,5 miliar serta saham di PT Bimantara Graha Insurance Brokers dijual senilai Rp 10 juta.[6][17] Selain itu, perusahaan yang bergerak di bidang aviasi seperti Cardig Air dan Jasa Angkasa Semesta dilepas. Sebenarnya, upaya divestasi ini sudah dilakukan di masa Bambang masih menjadi pemilik saham utama, misalnya pada 2000 Bimantara melepas PT Polychem Lindo, PT Aqualindo Mitra Industri, PT Bimantara Cakra Nusa, PT Plaza Indonesia Realty, PT Nestle Indonesia (ke Nestle) dan PT Citramobil Nasional (ke Hyundai). Anak perusahaan Bimantara yang di Singapura, Van der Horst Ltd dan Osprey Maritim juga dilepas. Penjualan perusahaan Bimantara ini digunakan dalam rangka untuk merestrukturisasi perusahaan dan membayar hutang ke BPPN.[17][18]
Namun, di bawah HT divestasi dipercepat pada perusahaan yang tidak berhubungan dengan media, sedangkan investasi/akuisisi di perusahaan media seperti MetroTV (dilepas pada 2003), Global TV (sejak 2001, dari tangan PT Titian Paraputra Sejahtera),[1][19]TPI (sejak 2003), Indovision, Radio Trijaya, serta telekomunikasi seperti Mobile-8 Telecom berusaha ditingkatkan.[16] Menurut HT, ketika ia masuk Bimantara, ia ditawari langsung oleh Bambang untuk membeli sahamnya sebesar 25%. HT menyatakan ia langsung membeli saham itu dengan dana sendiri dan ia menyesuaikan dengan situasi di mana Bimantara masih memiliki kapitalisasi pasar yang rendah. Ketika terlibat dalam pengelolaan Bimantara itulah ia tertarik dengan anak perusahaan Bimantara RCTI dan industri media penyiaran. RCTI memang dibanding perusahaan lain paling berperan memberikan untung, dengan pada 2002 40% pendapatannya berasal dari TV ini.[16][20]
2007-sekarang
Logo Global Mediacom (27 Maret2007-31 Desember2023), Logo sebelum mengadopsi jenama MNC Media & Entertainment)
Untuk mengubah fokus bisnis dari konglomerat ke media dan telekomunikasi, pada 27 Maret2007 berganti nama menjadi Global Mediacom, yang artinya kira-kira, perusahaan media dan telekomunikasi yang menjadi pemain di tingkat global.[16] Seiring waktu, kemudian kepemilikan Global Mediacom menjadi berada di bawah pengendalian HT sedangkan saham Bambang Tri (lewat PT Asriland) semakin merosot. Walaupun awalnya sempat bertahan sampai tahun 2012 lewat saham sekitar 10-14%, saham Bambang (PT Asriland) akhirnya lenyap pada awal 2012, yang diperkuat dengan mundurnya Bambang Tri dan Mohammad Tachril Sapi'ie dari jajaran manajemen Global Mediacom pada akhir April 2012. Sejak saat itu, saham Global Mediacom berada sepenuhnya di bawah kepemilikan HT, bahkan saat ini sudah mencapai 55%. Walaupun demikian, HT masih mempertahankan beberapa "orang lama" di Global Mediacom seperti Rosano Barack.
^ abcdefg Saat ini masih menjadi bagian MNC Group. Ada yang masih menggunakan nama aslinya, tapi ada juga yang sudah berganti nama
Hampir semua perusahaan non-media, dilepas oleh BMTR pada 2000-2006 seiring dengan restrukturisasi dan perubahan kepemilikan. Sedangkan PT Mobile-8 Telecom dilepas pada 2008-2010, Metro TV dilepas pada 2003 dan PT Citra Kalimantan Energi dilepas pada 2017. Namun, untuk beberapa perusahaan lain, hanya berpindah induk (bukan kepemilikan), seperti RCTI dialihkan kepada anak usahanya yaitu PT Media Nusantara Citra dan PT Citra International Finance and Investment Corporation (lalu berubah nama menjadi MNC Finance) kini menjadi dibawah PT MNC Kapital Indonesia. Terkhusus Plaza Indonesia, juga sempat dialihkan ke perusahaan lain, namun pada Agustus 2017 akhirnya dilepas oleh perusahaan MNC Group, PT MNC Land Tbk.[25]
