Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan–Utara (bahasa Arab: حركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال, translit. Harakat Al-Sha'abi Li-Tahrir Al-Sudan-Al-Shamal), atau SPLM–N, adalah sebuah partai politik dan organisasi militan di Republik Sudan, berbasis di negara bagian Nil Biru dan Kurdufan Selatan. Pada 2017, dua faksinya, SPLM-N (Agar) dan SPLM-N (al-Hilu) terlibat dalam pertempuran satu sama lain dan melawan pemerintah Sudan.[1]
Pembentukan
SPLM-N didirikan oleh organisasi Gerakan/Tentara Pembebasan Rakyat Sudan Selatan yang didominasi oleh Sudan Selatan yang tetap berada di Sudan setelah pemungutan suara kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011.[2] Terlepas dari Perjanjian Perdamaian Komprehensif, konflik tingkat rendah terus berlanjut di Republik Sudan. Konflik dengan otoritas pusat telah menyebabkan al-Bashir melarang partai tersebut.[3] Sudan Selatan juga dikatakan mendukung operasi SPLA-N di Sudan, sama seperti Sudan mendukung kelompok anti-pemerintah di Sudan Selatan.
Ideologi
Partai menggambarkan dirinya sebagai "gerakan nasional Sudan yang berusaha mengubah kebijakan pusat di Khartoum dan membangun pusat baru untuk kepentingan semua orang Sudan terlepas dari latar belakang agama, jenis kelamin atau etnis mereka".[4] Sejak dimulainya kembali konflik, partai tersebut menyerukan negosiasi dan gencatan senjata, namun beberapa pemimpin SPLA-N telah memperingatkan kemungkinan pembagian Sudan yang kedua.[5]
Pemimpin
SPLM-N (Agar)
Pada 2017, fraksi SPLM-N (Agar) diketuai oleh Malik Agar dan Ismael Jallab sebagai sekretaris jenderal.[6] Mulai Mei 2019, Yasir Arman menjadi wakil ketua SPLM-N (Agar) hingga ia keluar 'secara damai' dari kelompok tersebut pada Agustus 2022 menyusul perselisihan dengan Agar terkait kudeta Oktober 2021.[7]
SPLM-N (al-Hilu)
Pada 2017, Abdelaziz al-Hilu mengepalai faksi SPLM-N (al-Hilu).[1]
Konflik Sudan 2023
Selama konflik Sudan 2023, Malik Agar diangkat sebagai wakil ketua Dewan Kedaulatan Transisi pada 19 Mei oleh pemimpin de facto Abdel Fattah al-Burhan. Ia menggantikan Jenderal Mohamed Hamdan "Hemedti" Dagalo, yang melancarkan konflik pada bulan April sebagai pemimpin paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).[8]
Pada tanggal 8 Juni, SPLM-N (faksi al-Hilu) mulai bergerak di sekitar Kaduqli, pindah ke beberapa kamp tentara dan mendorong SAF untuk memperkuat posisinya meskipun ada blokade RSF.[9] Hal ini memicu ketakutan akan adanya front baru dalam konflik tersebut meskipun kelompok tersebut secara teratur menyetujui perjanjian gencatan senjata tahunan.[10]
Pada tanggal 21 Juni, SPLM-N (al-Hilu) melanggar perjanjian gencatan senjata dan menyerang unit tentara Sudan di Kordofan Selatan, khususnya di Kadugli dan di al-Dalanj, yang terakhir bertepatan dengan serangan RSF. Tentara mengklaim telah memukul mundur serangan tersebut,[11] sementara pemberontak mengklaim telah menyerang sebagai pembalasan atas kematian salah satu tentara mereka di tangan SAF dan bersumpah untuk membebaskan wilayah tersebut dari "pendudukan militer".[12] Pada tanggal 25 Juni, kelompok tersebut menyerang posisi SAF di Kurmuk, Negara Bagian Nil Biru, dekat perbatasan dengan Etiopia.[13][14]
Pada bulan Juli, meskipun ada seruan dari Presiden Sudan Selatan Salva Kiir untuk menghentikan serangannya,[15] SPLM-N (al-Hilu) merebut beberapa garnisun tentara dan ladang minyak di Kordofan Selatan[16] dan memblokir jalan menuju Karkala ke Kadugli. Ia juga melancarkan serangan lain di Kurmuk.[17]
Spekulasi muncul apakah serangan al-Hilu adalah bagian dari aliansi tidak resmi antara dia dan RSF atau upaya untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi masa depan mengenai kelompoknya.[15] Organisasi masyarakat sipil yang mendukung SPLM-N mengklaim bahwa operasinya bertujuan untuk melindungi warga sipil dari kemungkinan serangan RSF.[18]
Referensi
Pranala luar
