Sarawak

Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari Sarawak di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan. (Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat. Lihat pula: panduan penerjemahan artikel)

Sarawak
Negara bagian
Dari atas searah jarum jam: Gedung Dewan Undangan Negeri Sarawak, Chinatown, Taman Nasional Gunung Mulu, Laut China Selatan dilihat dari Taman Nasional Bako, Air Terjun Julai di Usun Apau Plieran, Taman Nasional Niah, dan Kuching sore hari.
Bendera Lambang kebesaran
Julukan:  Bumi Kenyalang [1] (Jawi) بومي کڽالڠ
Motto:  "Bersatu, Berusaha, Berbakti"
Himne daerah: Ibu Pertiwiku[2]
Sarawak di   Malaysia
Koordinat: 2°48′N 113°53′E / 2.800°N 113.883°E / 2.800; 113.883
Negara	Malaysia
Kesultanan Brunei	Abad ke-15[3]
Dinasti Brooke	1841
Kerajaan Sarawak	1841–1941, 1945–1946
Pendudukan Jepang	1942–1945
Koloni mahkota	1 Juli 1946
Deklarasi kemerdekaan	22 Juli 1963[4][5]
Bergabung dengan Malaysia[6]	16 September 1963[7]
Ibu kota (dan kota terbesar)	Kuching
Distrik	Daftar Betong Bintulu Kapit Kuching Limbang Miri Mukah Samarahan Sarikei Serian Sibu Sri Aman
Pemerintahan
• Jenis	Parlementer
• Gubernur	Wan Junaidi Tuanku Jaafar
• Perdana Menteri	Abang Johari Openg (GPS–PBB)
Luas [8]
• Total	124.450 km2 (48,050 sq mi)
Ketinggian	107 m (351 ft)
Ketinggian tertinggi (Gunung Murud)	2,424 m (7,953 ft)
Ketinggian terendah (Laut China Selatan/ Laut Melayu)	0 m (0 ft)
Populasi  (2020)[8]
• Total	2.907.500
• Kepadatan	22/km2 (60/sq mi)
Demonim	Rakyat Sarawak
Bahasa
• Resmi	Melayu • Inggris
• Bahasa lain	Dayak • Iban • Bidayuh • Melayu Sarawak • Hakka • Hokkien • Tiochiu • Fuzhou dan lain-lain
Indeks Negara Bagian
• IPM (2021)	0.764 (tinggi)[9]
• PDB (2021)	RM 362,974 miliar (US$ 81,585 miliar) (ke-3)[10]
• Per kapita (2021)	RM 71.502 (US$ 16.071) (ke-4)[10]
Zona waktu	UTC+8 (WPM[11])
Kode pos	93xxx[12] hingga 98xxx[13]
Kode area telepon	082 sampai 086[14]
Pelat kendaraan	QA sampai QT[15]
Situs web	Situs web resmi

Sarawak, populer dengan julukan Bumi Kenyalang (/səˈrɑːwɒk/; Indonesia: [saˈrawaʔ]) adalah negara bagian di Malaysia.

Negara bagian ini memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisier yang berbeda dari negara-negara bagian di Semenanjung Malaysia. Sarawak terletak di Barat Laut Borneo dan berbatasan dengan Negara Bagian Sabah di Timur Laut, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara di bagian Selatan, juga berpapasan dengan Brunei di Timur Laut. Ibu kotanya, Kuching, adalah pusat ekonomi Negara Bagian Sarawak. Kota lainnya di Sarawak meliputi Miri, Sibu, dan Bintulu. Menurut sensus 2020 di Malaysia, populasi di negara bagian tersebut sejumlah 2.907.500 orang. Sarawak memiliki iklim khatulistiwa dengan hutan hujan tropis dan spesies hewan dan tumbuhan yang beragam. Negara bagian ini memiliki beberapa sistem gua penting di Taman Nasional Gunung Mulu. Sungai Rajang adalah sungai terpanjang di Malaysia; Bendungan Bakun, salah satu bendungan terbesar di Asia Tenggara, terletak di salah satu anak sungainya. Gunung Murud adalah titik tertinggi di Sarawak.

Pemukiman manusia terawal di Sarawak bermula dari 40,000 tahun yang lalu di Gua-Gua Niah.^{[menurut siapa?]} Wilayah tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok pada abad ke-8 sampai ke-13 Masehi. Wilayah tersebut berada di bawah pengaruh Kekaisaran Brunei pada abad ke-16. Negara bagian tersebut diperintah oleh keluarga Brooke pada abad ke-19 dan ke-20. Pada Perang Dunia II, negara bagian tersebut diduduki oleh Jepang selama tiga tahun sebelum dijadikan sebagai Koloni Mahkota Britania pada 1946. Pada 22 Juli 1963, Sarawak meraih pemerintahan sendiri oleh Inggris. Setelah itu, Sarawak menjadi salah satu anggota pendiri Federasi Malaysia (didirikan pada 16 September 1963) bersama dengan Borneo Utara (Sabah), Singapura (keluar pada 1965), dan Federasi Malaysia (Semenanjung Malaysia). Namun, federasi tersebut ditentang oleh Indonesia, dan berujung pada Konfrontasi Indonesia–Malaysia selama tiga tahun. Negara bagian tersebut juga mengalami pemberontakan komunis dari 1965 sampai 1968.

Wilayah tersebut dikenal karena keberagaman suku bangsa, budaya, dan bahasa. Kepala negara bagiannya adalah Gubernur, yang sekarang dikenal sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak|Yang di-Pertua Negeri, sementara kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Sarawak. Sistem pemerintahannya mengikuti sistem Kesatuan. Wilayah ini terbagi dalam distrik dan divisi administratif. Inggris dan Melayu adalah dua bahasa resmi di negara bagian tersebut; tidak ada agama resmi di sana. Museum Negara Bagian Sarawak adalah museum tertua di Borneo. Wilayah tersebut dikenal karena alat musik tradisional-nya, sapeh. Festival Musik Hutan Hujan Sedunia adalah salah satu acara musik utama di Kalimantan.

Sarawak memiliki keragaman sumber daya alam, dan ekonominya sangat berorientasi ekspor, terutama minyak dan gas, kayu, dan minyak sawit. Industri lainnya meliputi pabrik, energi dan pariwisata.

Berdasarkan penjelasan yang paling umum diterima, kata "Sarawak" berasal dari bahasa Melayu Sarawak, serawak, yang berarti antimon.^[16] Sementara itu, menurut penjelasan lain yang populer, kata Serawak merupakan pemendekan dari empat kata Melayu yang konon pernah diucapkan oleh Pangeran Muda Hashim (paman Sultan Brunei), Saya serah pada awak (Aku menyerahkannya kepadamu), saat ia memberikan Sarawak kepada James Brooke pada 1841.^[16] Namun, penjelasan semacam itu tidak benar, karena wilayah tersebut sudah dijuluki Sarawak sebelum kedatangan Brooke, dan kata "awak" tak pernah ada dalam kosakata Melayu Sarawak sebelum pembentukan negara Malaysia.^[17]

Sarawak juga dijuluki "Tanah Rangkong" (Bumi Kenyalang), karena burung rangkong merupakan salah satu simbol kebudayaan yang penting bagi suku Dayak di Sarawak. Selain itu, terdapat sebuah kepercayaan setempat yang menyatakan bahwa burung rangkong akan mendatangkan keberuntungan jika terlihat terbang di atas permukiman. Di Sarawak juga terdapat 8 dari 54 spesies rangkong dunia, dan rangkong badak adalah burung resmi negara bagian Sarawak.^[18]

Para pemukim awal diketahui tinggal di sekitaran mulut barat Gua-Gua Niah (berjarak 110 kilometer (68 mi) dari barat daya Miri) pada 40,000 tahun yang lalu.^[19][20] Sebuah tengkorak manusia modern yang ditemukan di dekat Gua-Gua Niah merupakan jenazah manusia tertua yang ditemukan di Malaysia dan tengkorak manusia modern tertua dari Asia Tenggara.^{[19][20][21][22]} Keramik-keramik Tionghoa yang berasal dari zaman dinasti Tang dan Song (abad ke-8 sampai ke-13 Masehi) ditemukan di Santubong (dekat Kuching) menandakan bahwa Santubong telah menjadi sebuah pelabuhan penting pada masa tersebut.^[23]

Pada abad ke-16, wilayah Kuching dikenal oleh para kartografer Portugis sebagai Cerava, salah satu dari lima pelabuhan besar di pulau Kalimantan.^[24][25] Pada awal abad ke-19, Sarawak kurang diperintah oleh Kekaisaran Brunei. Kekaisaran Brunei hanya memiliki otoritas di sepanjang kawasan pesisir Sarawak yang dipegang oleh para pemimpin Melayu semi-independen. Sementara itu, wilayah dalam Sarawak utamanya didominasi suku-suku yang terdiri dari suku Iban, Kayan dan Kenyah, yang agresif dalam ekspansi teritorial mereka.^[26] Setelah penemuan tambang entimon di kawasan Kuching, Pangeran Indera Mahkota (perwakilan Sultan Brunei) mulai mengembangkan wilayah tersebut antara 1824 dan 1830. Saat produksi antimon meningkat, Kesultanan Brunei meraih pajak tinggi dari Sarawak; hal ini berujung kepada ketegangan dan pertikaian saudara.^[27] Pada 1839, Sultan Omar Ali Saifuddin II (1827–1852), memerintahkan pamannya Pangeran Muda Hashim untuk mengembalikan keadaan. Pangeran Muda Hashim meminta bantuan pelaut Inggris James Brooke dalam hal materi, yang Brooke sepakati. James Brooke berhasil meredam pemberontakan tersebut dan kemudian ditunjuk oleh Pangeran Muda Hashim untuk memerintah Sarawak.

Keluarga Brooke memerintah Sarawak dari Astana sebagai Raja Putih dan meluaskan wilayah Sarawak ke kawasan utara.^[28] Negara tersebut mengeluarkan mata uang pertamanya dengan sebutan dolar Sarawak pada 1858.^[29] Sarawak terbagi dalam lima divisi administratif. Setiap divisi dikepalai oleh seorang Residen.^[30] Pemerintahan Brooke mendirikan sebuah Dewan Tertinggi yang terdiri dari para pemimpin Melayu yang menasehati Rajah pada seluruh aspek pemerintahan.^[31] Dewan Tertinggi tersebut merupakan majelis legislatif negara tertua di Malaysia, dengan pertemuan Dewan Jenderal pertama diadakan di Bintulu pada 1867.^[32] Sementara itu, suku Iban dan suku-suku Dayak lainnya dinaungi sebagai militia.^[33] Dinasti Brooke juga mengadakan imigrasi pedagang Tionghoa untuk pengembangan ekonomi, khususnya sektor pertambangan dan pertanian.^[31] Borneo Company Limited dibentuk pada 1856. Perusahaan tersebut terlibat dalam sebagian besar bisnis di Sarawak seperti perdagangan, perbankan, pertanian, eksplorasi mineral, dan pengembangan.^[34]

Dari 1853 sampai 1862, pemerintahan Brooke mengalami sejumlah pemberontakan namun semuanya berhasil dipadamkan.^[31] Akibatnya, serangkaian benteng dibangun di sekitaran Kuching untuk mempertahankan kekuasaan Rajah. Benteng-benteng tersebut meliputi Benteng Margherita, yang diselesaikan pada 1879.^[35] Sarawak menjadi protektorat Inggris pada 1888, saat masih diperintah oleh dinasti Brooke.^[36] Pada 1891, Charles Anthoni Brooke, Rajah Putih Sarawak kedua, mendirikan Museum Sarawak, museum tertua di Kalimantan.^[35][37] Pada 1899, Charles Anthoni Brooke mengakhiri peperangan antar-suku di Marudi. Sumur minyak pertama dibor pada 1910. Dua tahun kemudian, galangan dok Brooke dibuka. Anthony Brooke lahir pada tahun yang sama dan menjadi Rajah Muda pada 1939.^[38]

Pada 1941, pada perayaan keseratus pemerintahan Brooke di Sarawak, konstitusi baru diperkenalkan untuk membatasi kekuasaan Rajah dan memperbolehkan orang Sarawak untuk memainkan peran yang lebih besar dalam memfungsikan pemerintah.^[39] Pada tahun yang sama, Inggris menarik pasukan pertahanannya dari Sarawak dan kembali ke Singapura. Karena Sarawak menjadi tidak terjaga, rezim Brooke memutuskan untuk mengadopsi kebijakan bumi hangus dimana instalasi-instalasi minyak di Miri akan dihancurkan dan pangkalan udara Kuching dipertahankan selama mungkin sebelum kemudian dihancurkan. Sebuah pasukan invasi Jepang yang dipimpin oleh Kiyotake Kawaguchi mendarat di Miri pada 16 Desember 1941 (dalapan hari dalam Kampanye Malaya) dan menaklukan Kuching pada 24 Desember 1941. Pasukan Inggris memutuskan untuk retret ke Singkawang di Borneo Belanda yang berbatasan dengan Sarawak. Setelah sepuluh minggu bertempur di Borneo Belanda, pasukan Sekutu menyerah pada 1 April 1942.^[40] Saat Jepang menginvasi Sarawak, Charles Vyner Brooke telah pergi ke Sydney (Australia) sementara para perwiranya ditangkap oleh Jepang dan dimasukkan ke kamp Batu Lintang.^[41]

Sarawak masih menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang selama tiga tahun delapan bulan. Sarawak terbagi dalam tiga provinsi, yakni: Kuching-shu, Sibu-shu, dan Miri-shu, yang masing-masing berada di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsial Jepang mereka masing-masing. Pasukan Sekutu kemudian melancarkan Operasi Semut menyabotase operasi-operasi Jepang di Sarawak.^[42] Setelah menyerahnya Jepang, Jepang menyerah kepada pasukan Australia di Labuan pada 10 September 1945.^[43][44] Sarawak kemudian ditempatkan di bawah Pemerintahan Militer Inggris sampai April 1946.^[45]

Karena kekurangan sumber daya untuk membangun kembali Sarawak setelah perang, pemerintah Brooke tidak berniat membangun kembali Sarawak. Ia memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan Sarawak kepada Koloni Mahkota Inggris. Setelah itu, Undang-Undang Penyerahan dibuat di Dewan Negri (sekarang Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak) dan debat berlangsung selama tiga hari. Undang-Undang tersebut disahkan pada 17 Mei 1946 dengan suara mayoritas (19 lawan 16 suara). Hal ini menyebabkan ratusan PNS Melayu mengundurkan diri sebagai bentuk protes, merebakkan gerakan anti-penyerahan dan pembunuhan gubernur kolonial kedua Sarawak Sir Duncan Stewart.^[46] Sarawak menjadi sebuah koloni Mahkota Inggris pada 1 Juli 1946.^[47] Anthony Brooke menentang penyerahan teritorial Rajah kepada Mahkota Inggris.^[48] Karena itu, ia diusir dari Sarawak oleh pemerintah kolonial^{[31][note 1]} dan baru diperbolehkan kembali pada 17 tahun berikutnya untuk kunjungan nostalgia, saat Sarawak menjadi bagian dari Malaysia.^[49] Pada 1950, seluruh gerakan anti-penyerahan di Sarawak diredam oleh pemerintah kolonial.^[26]

Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, perdana menteri Federasi Malaya, mengumumkan sebuah rencana untuk membentuk federasi yang lebih besar bersama dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei, yang disebut Malaysia. Pada 17 Januari 1962, Komisi Cobbold dibentuk untuk menggerakan dukungan Sarawak dan Sabah terhadap federasi tersebut. Komisi Cobbold mengabarkan 80 persen dukungan untuk federasi tersebut.^[50][51] Pada 23 Oktober 1962, lima partai politik di Sarawak membentuk sebuah front persatuan yang mendukung pembentukan Malaysia.^[52] Sarawak resmi meraih kemerdekaan pada 22 Juli 1963,^[4][5] dan kemudian membentuk federasi Malaysia dengan Malaya, Borneo Utara, dan Singapura pada 16 September 1963.^[53][54] Federasi Malaysia mengadapi penentangan dari Filipina, Indonesia, Partai Rakyat Brunei, dan kelompok-kelompok komunis yang berbasis di Sarawak. Pada 1962, Pemberontakan Brunei pecah.^[55] Presiden Indonesia Sukarno memerintahkan sebuah konfrontasi militer dengan Malaysia, mengirim para sukarelawan bersenjata dan kemudian pasukan militer ke Sarawak.^[56][57] Ribuan anggota OKC datang ke Kalimantan dan dilatih oleh Partai Komunis Indonesia. Saat Suharto menggantikan Sukarno sebagai presiden Indonesia, negosiasi dimulai kembali antara Malaysia dan Indonesia yang berujung pada akhir konfrontasi pada 11 Agustus 1966. Kelompok komunis pertama di Sarawak dibentuk pada 1951. Partai Komunis Kalimantan Utara (PKKU) (yang juga dikenal sebagai Organisasi Komunis Clandestine (OKC) oleh sumber-sumber pemerintah) secara resmi dibentuk pada 1970.^{[26][note 2]} Weng Min Chyuan dan Bong Kee Chok adalah dua pemimpin komunis terkenal. Pada 1973, Bong menyerah kepada ketua menteri Abdul Rahman Ya'kub; hal tersebut secara signifikan mengurangi kekuatan partai komunis. Namun, Weng, yang memimpin OKS dari Tiongkok sejak pertengahan 1960-an, menyerukan perjuangan bersenjata melawan pemerintah, yang setelah 1974 berlanjut di Delta Rajang. Pada akhirnya, pada 17 Oktober 1990, PKKU menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Sarawak. Hal ini mengakhiri akhir pemberontakan komunis di Sarawak.^[58][59]

Kepala negara bagian Sarawak adalah Yang di-Pertua Negeri (juga dikenal sebagai TYT atau Gubernur Negara Bagian), sebuah jabatan yang sebagian besar simbolik, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong (raja) Malaysia.^[60] Sejak 2014, jabatan tersebut dipegang oleh Abdul Taib Mahmud.^[61] TYT melantik ketua menteri sebagai kepala pemerintahan. Ketua menteri saat ininya adalah Abang Johari Openg (BN).^[62] Umumnya, pemimpin partai yang mendapatkan suara mayoritas Majelis Legislatif negara bagian tersebut dilantik sebagai ketua menteri. Para perwakilan terpiki dikenal sebagai anggota majelis negara bagian. Majelis negara bagian mengesahkan hukum-hukum pada subyek yang tidak berada di bawah yuridiksi Parlemen Malaysia seperti administrasi lahan, pekerjaan, kehutanan, imigrasi, perkapalan dagang dan perikanan. Pemerintah negara bagian diurus oleh ketua menteri dan menteri-menteri kabinet dan asisten-asisten menterinya.^[63]

Untuk melindungi kepentingan orang-orang Sarawak di federasi Malaysia, pengamanan khusus dimasukkan dalam Konstitusi Malaysia. Sarawak memiliki kekuasaan untuk mengkontrol entri tersebut dan keresidenan non-Sarawak dan non-Sabah. Hanya pengacara yang tinggal di Sarawak yang dapat berpraktik hukum disana. Mahkamah Tinggi Sarawak adalah Mahkamah Tinggi independen di Semenanjung Malaysia. Ketua menteri Sarawak harus berkonsultasi sebelum pelantikan ketua hakim Mahkamah Tinggi Sarawak. Terdapat juga Mahkamah Penduduk Asli di Sarawak. Sarawak meraih pemberian khusus dari pemerintah federal dan mengubah pajak penjualannya sendiri. Penduduk asli di Sarawak menikmati hak-hak khusus seperti kuota dan pekerjaan dalam layanan publik, beasiswa, penempatan universitas, dan ijin usaha.^[64] Pemerintah lokal di Sarawak adalah independen menurut hukum otoritas lokal yang diberlakukan oleh parlemen Malaysia.^[65]

Partai-partai politik besar di Sarawak terbagi dalam tiga kategori: penduduk asli non-Muslim, penduduk asli Muslim, dan non-penduduk asli; namun, partai-partai tersebut juga dapat meliputi anggota-anggota dari lebih dari satu kelompok.^[66] Partai politik pertama, Partai Persatuan Rakyat Sarawak (PPRS), didirikan pada 1959, disusul oleh Parti Negara Sarawak (PANAS) (pada 1960) dan Partai Nasional Sarawak (SNAP) (pada 1961). Partai politik besar lainnya seperti Parti Pesaka Sarawak (PESAKA) muncul pada 1962.^[26] Sarawak telah menjadi kekuasaan politik dari pemerintahan Partai Aliansi dan, kemudian, penerusnya koalisi Barisan Nasional (BN) sejak pembentukan Malaysia pada 1963. Stephen Kalong Ningkan (dari SNAP) menjadi Ketua Menteri Sarawak pertama dari 1963 sampai 1966 setelah kemenangannya dalam pemilihan dewan lokal. Namun, ia dilengserkan pada 1966 oleh Tawi Sli (dari PESAKA) dengan bantuan pemerintah federal Malaysia, yang menyebabkan krisis konstitusional Sarawak 1966.^[26] Iklim politik di negara bagian tersebut stabil sampai Urusan Dewan Ming 1987, sebuah kudeta politik yang diadakan oleh paman Abdul Taib Mahmud untuk melengserkan koalisi BN pimpinan Taib. Namun, kudeta tersebut gagal dan Taib masih mempertahankan status ketua menterinya.^[67]

Abdul Taib Mahmud, Yang di-Pertua Negeri Sarawak saat ini.

Pada 1970, pemilihan negara bagian Sarawak pertama diadakan, dimana para anggota Dewan Negeri (sekarang Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak) dipilih langsung oleh para pemilih. Pemilihan tersebut juga menandai permulaan dominasi etnis Melanau dalam politik Sarawak oleh Abdul Rahman Ya'kub dan Abdul Taib Mahmud. Pada tahun yang sama, Partai Komunis Kalimantan Utara (PKKU) dibentuk, yang melakukan perang gerilya melawan pemerintahan negara bagian Sarawak yang baru terpilih. Partai tersebut dibubarkan setelah menandatangani perjanjian damai pada 1990.^[59] Pada 1973, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) lahir setelah penggabungan beberapa partai.^[68] Partai tersebut kemudian akan menjadi tulang punggung koalisi BN Sarawak. Sejak 1983, sebuah partai yang berbasis Dayak, SNAP, telah terpecah menjadi beberapa pecahan partai karena krisis-krisis kepemimpinan bertubi-tubi.^[69][70] Sarawak awalnya mengadakan pemilihan negara bagian bersamaan dengan pemilihan parlementer nasional. Namun, ketua menteri pada waktu itu Abdul Rahman Ya'kub menunda pembubaran majelis negara bagian selama setahun untuk menyiapkan tantangan yang ditaruh oleh partai-partai oposisi dan untuk menyelesaikan alokasi kursi untuk partai SNAP yang baru