Kesultanan Bima

Kesultanan Bima كسلطانن بيمcode: ms is deprecated   (Melayu) Kesultanan Bimacode: ms is deprecated   (Melayu) Rasa ro Dana Mbojo (Bima)[a]
1621–1958
Bendera Lambang
Istana Sultan Bima
Ibu kota	Bima
Bahasa yang umum digunakan	Bima
Agama	Islam
Demonim	Dou Mbojo/Bimanes
Pemerintahan	Kesultanan
Sultan (Ruma Sangaji)
Sejarah
• Kerajaan Bima berkonversi menjadi Kesultanan Bima	1621
• Status kesultanan dihapus oleh Republik Indonesia	1958
Didahului oleh Digantikan oleh krjKerajaan Bima Hindia Belanda
Sekarang bagian dari	Indonesia
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Kalingga 424–782 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–sekarang Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Negara lainnya Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Republik Lanfang 1777–1884 Kerajaan Lore 1903–sekarang
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Kesultanan Bima (كسلطانن بيما) adalah salah satu kerajaan Islam tertua yang ada di Kepulauan Sunda Kecil, tepatnya di bagian Timur Pulau Sumbawa (NTB). Kesultanan Bima didirikan pada abad 17, tanggal 7 Februari 1621 Masehi berdasarkan tanggal masuk Islamnya raja terakhir Bima atau sultan pertama Bima. Sultan pertamanya adalah raja ke-37 ^[1] dari Kerajaan Mbojo Bima yang bernama La Kai, kemudian setelah masuk Islam berganti nama menjadi Abdul Kahir. Kesultanan ini telah dipimpin oleh 14 sultan, dan Sultan terakhirnya adalah Sultan Muhammad Salahuddin.^[2]

Pada awalnya Kesultanan Bima merupakan sebuah kelompok masyarakat Suku Mbojo yang menganut paham makamba dan makimbi atau dalam bahasa Indonesianya animisme dan dinamisme, oleh masyarakat lokal kepercayaan ini disebut Marapu. Masyarakat ini kemudian disatukan bersama kelompok etnis Mbojo lain di sekitarnya. Penyatuan ini dilakukan oleh Sang Bima yang mengajarkan agama Hindu. Setelah itu, ia menggagas berdirinya Kerajaan Bima.^[3]

Sebelum kedatangan Sang Bhima, para Ncuhi (penguasa wilayah) telah membentuk federasi untuk menghindari konflik perebutan wilayah yang berkepanjangan, namun tanpa pemimpin tertinggi seperti raja.

Kerajaan Bima mulai digagas oleh Sang Bhima pada abad ke-8 Masehi, tepatnya tahun 631 Saka atau 709 Masehi, berdasarkan umur situs Wadu Paa yang dipahat oleh Sang Bhima saat pertama datang ke Bima.

Sang Bhima menikah dengan seorang putri Bima yang berasal dari Pulau Satonda di bagian utara Bima bernama Indra Tasi Naga, dari keturunannya inilah yang menjadi raja-raja Bima nantinya. Karena sosoknya yang dinilai cerdas, karismatik dan berwibawa, para Ncuhi memintanya menjadi raja, tetapi Sang Bhima menolak karena harus pergi ke Kerajaan Medang. Ia kemudian berjanji akan mengirim anaknya dari hasil pernikahannya dengan La Indra Tasinaga (Putri Bima) untuk datang memimpin. Sehingga kepemimpinan sementara diberikan ke Ncuhi Dara, penguasa wilayah Tengah atau Kota Bima sekarang.

Dua anak Sang Bhima kemudian datang ke Bima, bernama Indra Jamrud dan Indra Kumala. Keduanya datang dengan membawa La Gunti Rante sebagai identitas yang menandakan mereka anak keturunan Sang Bhima, mereka tiba dan disambut di wilayah Ncuhi Hu'u. Ncuhi Hu'u kemudian melaporkannya ke Ncuhi Parewa mengenai kedatangan keduanya, kemudian Ncuhi Parewa membawanya ke Ncuhi Dara yang saat itu menjadi pusat Dana Mbojo/Bima. Indra Jamrud dibekali kemampuan sebagai pelaut dan nelayan, sedangkan Indra Kumala dibekali kemampuan ahli pertanian. Sebelum salah satunya diangkat sebagai raja Bima, Indra Jamrud diasuh oleh Ncuhi Parewa, penguasa wilayah Selatan. Sementara Indra Kumala diasuh oleh Ncuhi Dorowuni, penguasa wilayah Timur. Namun Indra Jamrud lah yang diangkat menjadi raja dengan gelar Ruma Sangaji (Dalam kitab Bo' Sangaji Kai Bima). Ruma berarti tempat berlindung; yang mulia. Sangaji berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu Sang dan Aji, dimana Sang bermakna personalisasi atau identifikasi untuk menyebut manusia, makhluk hidup lain, atau benda mati yang dianggap memiliki martabat tinggi, sementara Aji berarti Yang Mulia atau Yang Agung. Sehingga gelar Sangaji dapat disimpulkan sebagai Baginda Raja Yang Mulia/Yang Agung. Namun dalam tradisi lokal cerita rakyat, gelar Sangaji berasal dari kata Sanga dan Ji, dimana Sanga berarti Cabang, dan Ji berari Jin, sehingga diterjemahkan sebagai anak manusia yang sakti keturunan bangsa jin dan segala dewa-dewa.

Indra Jamrud memberi nama Bima sebagai nama kerajaan untuk menghormati Sang Bhima yang telah merintis berdirinya kerajaan Bima. Ia membangun istana pertamanya bernama Asi Wadu Perpati dengan gotong royong bersama masyarakat di bawah pimpinan Bumi Jero sebagai kepala bagian pembangunan dan pertukangan.

Sedangkan Indra Kumala dikabarkan menghilang di salah satu mata air yang terletak di bagian timur pusat kota Bima, sekarang menjadi situs Oimbo, yang berasal dari kata Oi Mbora (Oi=Air, Mbora=Hilang) yang artinya mata air tempat hilangnya Indra Kumala.

Dalam sejarahnya, wilayah Kerajaan Bima kemudian dibagi menjadi dua (Timur dan Barat). Wilayah barat (meliputi Kencuhian Saneo, Papekat; yang kemudian menjadi Kerajaan Pekat tahun 1675, Kangkelu; yang kemudian menjadi Kerajaan Tambora tahun1626/1675, dan Taloko; yang kemudian menjadi Kerajaan Sanggar tahun 1700) dipisahkan menjadi kerajaan Bima Barat bernama Kerajaan Dompu, dengan raja pertamanya Sangaji Indra Kumala (bukan adik Indra Jamrud; melainkan adik dari Sangaji Mbojo Manggampo Jawa).

Nama Dompu sendiri berasal dari kata Dompo/ Padompo yang diartikan sebagai daerah atau wilayah yang dipotong atau dipisahkan. Sementara Kerajaan Bima Timur tetap dengan nama Kerajaan Bima (meliputi Kencuhian Dara, Dorowuni, Banggapupa, Pabolo, dan Parewa). Namun dipersatukan kembali oleh Kerajaan Bima (Timur) saat misi ekspansi wilayah Bima yang terus berlanjut hingga ke Bumi Alor (NTT) dan Tanah Naro (Bobonaro, Timur Leste) di abad 15 oleh Tureli Nggampo Bilmana.

Pada tahun 1540 Masehi, para mubalig dan pedagang dari Kesultanan Demak datang ke Kerajaan Bima untuk menyiarkan Islam. Penyebaran Islam dilakukan oleh Sunan Prapen, tetapi tidak dilanjutkan setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun yang sama. Pada tahun 1580, penyebaran Islam dilanjutkan oleh para mubalig dan pedagang dari Kesultanan Ternate yang diutus oleh Sultan Baabullah. Selanjutnya, penyebaran Islam di Kerajaan Bima diteruskan oleh Sultan Alauddin pada tahun 1619. Ia mengirim para mubalig dari Kesultanan Gowa dan Kesultanan Tallo dari Makassar. Kerajaan Bima akhirnya menjadi kesultanan setelah rajanya yang bernama La Kai menjadi muslim pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1030 Hijriyah. Agama Islam kemudian menjadi agama resmi dari para bangsawan dan masyarakat Kerajaan Bima.^[4]

Puncak kejayaan Kerajaan Bima dimulai pada abad ke-15 ketika berada di bawah kepemimpinan Tureli Nggampo Bilmana (seorang Sangaji Mbojo (Raja Bima) yang dikenal berjiwa petualang, senang berkelahi, dan cenderung tidak suka diatur. Ia secara sukarela turun tahta demi menjelajah dunia di luar istana, lalu menyerahkan kekuasaan kepada adiknya, Tureli Manggampo Donggo). Ia memanfaatkan melemahnya kekuasaan Majapahit di wilayah Nusantara Timur-Selatan dengan melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Pulau Sumbawa, kemudian melebarkan ekspansinya ke luar pulau, ke Pulau Sumba, Manggarai, Sabu/Sawu, Ende, Larantuka, Komodo, kepulauan Alor, hingga ke Tanah Naro (Bobonaro, sebagian Timur Leste sekarang). Catatan tentang masa kejayaan ini terekam dalam naskah-naskah BO Bima, yang memuat kronik aktivitas harian para raja dan pembesar Kerajaan Bima. Hingga wilayah kekuasaan Kerajaan Bima saat itu berbatasan dengan Kerajaan Ternate di sebelah Timur (saat itu Pulau Wetar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Ternate) dan berbatasan dengan Kerajaan dari Bali di sebelah Barat (saat itu Pulau Lombok berada di bawah kekuasaan kerajaan dari Bali).

Seiring menguatnya pengaruh Bangsa Barat seperti Portugis-Belanda di Nusantara, wilayah kekuasaan Kerajaan Bima perlahan menyusut. Namun pada abad 16, dalam beberapa sumber lokal Bima menyebutkan adanya aliansi antara Kerajaan Bima-Ternate untuk mengusir Portugis dari kepulauan Nusantara Timur-Selatan, tetapi pada akhirnya hanya mampu membuat Portugis memindahkan pusat komandonya ke Pulau Timor (sekarang sebagian Timur Leste). Hingga dalam perkembangannya, secara perlahan wilayah Kekuasaan Kerajaan Bima pada abad ke-19 M, hanya menyisakan Pulau Sumbawa bagian timur, Manggarai atau Flores Barat, Sumba dan pulau‑pulau kecil di Selat Alas. Di Pulau Sumbawa, wilayah utama Kesultanan Bima dibagi menjadi beberapa distrik, tiap distrik dipimpin oleh seorang pemimpin distrik yang disebut Djeneli. Distrik kemudian dibagi lagi menjadi perkampungan-perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Wilayah Kesultanan Bima di Manggarai dibagi menjadi daerah Reo dan daerah Pota. Pemimpin masing-masing distrik bergelar naib yang bertanggung jawab langsung kepada sultan. Para naib ini memimpin para galarang, dan kepala kampung.^[5]

Kesultanan Bima menggunakan gelar Ruma kepada para raja dan sultannya. Gelar ini melambangkan bahwa raja/sultan adalah tuan kita; pelindung, kemudian di memasuki era kesultanan, gelar ini dialih artikan sebagai khalifah dan wakil Allah di bumi. Sultan diberi wewenang oleh masyarakatnya untuk menjadi pemimpin dan pemerintah. Dalam melaksanakan pemerintahan, sultan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mementingkan keperluan pribadinya. Pemerintahan sultan sepenuhnya dilaksanakan sesuai syariat Islam. Nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dipadukan dan membentuk tradisi pemerintahan.^[6]

Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Kesultanan Bima pada tahun 1908 dan menerapkan pemerintahan terpusat. Wilayah Kesultanan Bima dibagi menjadi 5 distrik pemerintahan yaitu Distrik Rasanae, Distrik Donggo, Distrik Sape, Distrik Belo, dan Distrik Bolo. Distrik Rasanae dipimpin oleh Sultan, sedangkan Distrik Donggo dipimpin oleh Sultan Muda. Distrik Sape dipimpin oleh Raja Bicara, Distrik Bolo dipimpin oleh Raja Sakuru. dan Distrik Bolo dipimpin oleh Rato Parado.^[7] Pada tahun 1909, Kesultanan Bima digabung ke dalam Keresidenan Timur Hindia Belanda dengan pusat pemerintahan di Makassar. Semua urusan kesultanan harus mendapat persetujuan pemerintah kolonial Belanda.^[8]

Sultan Ismail adalah sultan ke-10 Kesultanan Bima. Ia adalah putra dari Sultan Abdul Hamid. Kekuasaannya dimulai sejak pengangkatannya pada tanggal 26 November 1819.^[9] Sultan Ismail berkuasa hingga tahun 1854. Selama masa kekuasaannya, Kesultanan Bima membangun banyak musala dan masjid di seluruh wilayahnya. Pada awal pemerintahannya, masyarakat hidup miskin dan menderita kelaparan akibat letusan Gunung Tambora, serangan bajak laut, dan kemarau panjang. Perekonomian Kesultanan Bima kemudian membaik setelah Sultan Ismail beralih patuh kepada Inggris.^[10]

Sultan Abdul Kadim adalah sultan kedelapan dari Kesultanan Bima. Ia berkuasa sejak tanggal 9 Februari

Sultan Abdul Hamid adalah putra dari Sultan Abdul Kadim. Ia memerintah mulai tahun 1773 M. Pada masa pemerintahannya, perdagangan di wilayah Kesultanan Bima telah menjadi hak monopoli Belanda. Ia kemudian berperan dalam mempermudah izin pelayaran kapal-kapal di wilayah Kesultanan Bima.^[11]

Sultan Muhammad Salahuddin adalah putra Sultan Ibrahim. Ia berkuasa pada tahun 1915 dan mengubah keadaan politik dan pemerintahan.^[7] Selama pemerintahannya, ia mendirikan sekolah Islam di Raba dan Kampo Suntu. Selain itu, masjid-masjid didirikan di tiap desa dalam wilayah Kesultanan Bima. Sultan Muhammad Salahuddin juga mendirikan peradilan urusan agama yang disebut Badan Hukum Syara. Ia juga mulai melepaskan pengaruh Hindia Belanda di kesultanannya dengan melakukan peperangan dan mendirikan berbagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.^[12] Pada1 Februari 1947, ia mengembalikan Kejenelian Dompu menjadi Kesultanan Dompu sebagai penyeimbang antara Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa. Berbeda dengan Dompu, Kejenelian Sanggar lebih memilih untuk tetap menjadi bagian dari pemerintahan Kesultanan Bima. Atas persetujuan Sultan Sumbawa dan Sultan Dompu, Sultan Muhammad Salahuddin diangkat menjadi Pemimpin atau Ketua Dewan Raja Pulau Sumbawa, kemudian secara bersama mendeklarasikan bergabung dengan Republik Indonesia sebagai Federasi Pulau Sumbawa.

Masyarakatnya memiliki beberapa sifat yang berasal dari masa awal pendirian Kerajaan Bima, yaitu sifat sabar, malu, takut, dan tak ingkar janji. Sifat ini diwariskan oleh Sang Bima kepada kedua anaknya, yaitu Indra Jamrud dan Indra Kumala. Indra Jamrud dibekali ilmu melaut, sedangkan Indra Kumala dibekali ilmu bertani. Pengetahuan ini kemudian diajarkan kepada masyarakat Bima.^[13] Setelahnya, Wilayah Kesultanan Bima telah menjadi kawasan perdagangan sejak abad ke-11 M. Perannya adalah sebagai penghubung antara Kerajaan Medang di Pulau Jawa dan Kepulauan Maluku. Kerajaan Bima menjadi tempat perdagangan dan persinggahan. Hasil bumi yang diperdagangkan berupa kuda, soga, sapang dan rotan. Perdagangan dilakukan di pelabuhan Bima Lawa Due dan Nanga Belo. Para pedagang juga singgah untuk mempersiapkan bekal ke Maluku berupa makanan dan air minum.^[14]

Penduduk asli Bima adalah masyarakat Etnis Donggo yang menghuni wilayah pegunungan. Wilayah pemukimannya berada di Kecamatan Donggo dan Kecamatan Lambitu.^[15] Etnis Dou Donggo dalam sejarah Bima merupakan penduduk asli Pulau Sumbawa, khususnya di wilayah bagian timur Pulau Sumbawa. Dou Donggo sering disebut sebagai "Orang Bima Lama" karena keberadaannya yang lebih awal dibandingkan kelompok etnis lainnya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas (terutama menyangkut spiritualitas; menjaga kemurnian ajaran Marapu; yaitu kepercayaan orang Bima lama yang mempercayai kekuatan alam dan roh-roh suci waro/leluhur), Dou Donggo memilih menetap di wilayah pegunungan terpencil, menjauh dari pengaruh para pendatang yang juga ikut membawa ajaran/kepercayaan baru seperti Siwa-Buda (Hindu-Budha). Namun, sebagian dari mereka melakukan pernikahan campuran dengan pendatang, juga ada yang menerima dengan tangan terbuka ajaran-ajaran baru dan tidak ikut menepi ke pegunungan, sehingga lambat laun membentuk kelompok baru yang dikenal sebagai Dou Mbojo atau "Orang Bima Baru". Dou Mbojo inilah kemudian nantinya yang membentuk Kerajaan Bima. Nama Mbojo sendiri berasal dari kata Dana Ma Bhuju ('orang dari' Tanah Yang Berbukit) sebagai identitas saat mengenalkan diri kepada orang luar. Suku ini terus mengalami perkembangan dan menjadi suku utama yang membentuk Kerajaan Bima. Dalam sejarahnya terus terjadi perkawinan silang dengan suku-suku pendatang Nusantara yang menghuni wilayah pesisir Bima. Mereka kemudian menikahi penduduk asli dan menetap sebagai penduduk di Bima.^[16] Di Kesultanan Bima juga terdapat pemukiman Arab yang terdiri dari para pedagang dan mubalig.^[17]

Beberapa julukan yang melekat dan erat kaitannya dengan sejarah serta tradisi tanah dan masyarakat Bima, di antaranya:

• Tanah Naga Biru (Merujuk pada kisah La Indra Tasi Naga; seorang jelmaan naga berwarna dominan biru dengan kombinasi warna emas dan hijau yang bermukim di Pulau Satonda, yang menjadi ibu dari para raja-raja Bima.)
• Bumi Ncuhi (Merujuk pada banyaknya para Ncuhi, yaitu penguasa-penguasa wilayah di Bima sebelum era kerajaan, tradisi Ncuhi kemudian dipersatukan oleh tokoh yang bergelar Sang Bhima).
• Bumi Jara Mbani / Tanah Kuda Pemberani (Merujuk pada kisah ketangguhan kuda-kuda Bima yang berpostur kecil namun tangguh, termasuk pernah digunakan oleh pasukan Ranggalawe menjadi kuda perang saat pendirian Majapahit.
• Negeri Kulit Kuda (Merupakan nama pemberian dari pelaut/pedagang China saat melakukan aktivitas perdagangan dengan Kerajaan Bima, di mana komoditas paling favorit yang diperdagangkan antara Bima-China saat itu adalah kulit kuda).
• De Zwarte Slang Van Het Oosten / Ular Hitam Dari Timur (Merupakan julukan yang diberikan oleh Belanda yang menyamakan sifat ular hitam yang dikenal kecepatannya dan cenderung menghindari konflik, namun dapat menggigit jika merasa terancam dan terus diprovokasi secara berlebihan. Hal serupa dengan sifat orang Bima, di mana sejatinya orang Bima itu baik dan menghormati tamu, tetapi jika sudah menyangkut prinsip dan harga diri, mereka akan melawan mati-matian. Hal tersebut dimulai sejak Sultan Abdul Khair Sirajuddin (Sultan Kedua Bima yang paling keras menantang dan melawan Belanda), dan puncaknya terjadi saat Perang Bima di rentang tahun 1908-1911 dikarenakan saat itu Belanda mulai menjajah secara langsung wilayah Bima yang dimulai tahun 1908 dengan menarik berbagai macam pajak yang sangat tinggi, serta menghapus peradilan agama. Rentetan peristiwa tersebut melahirkan salah satu semboyan orang Bima yang paling terkenal hingga saat ini, yaitu "Lebih baik hilang kepala, dari pada hilang nama baik di kepala".
• Negeri Qori (Merujuk pada banyaknya Qori & Qoriah asal tanah Bima yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional).

Sebelum kedatangan Hindu, Budha dan Islam, masyarakat Bima telah memiliki agama lokalnya sendiri bernama Marapu yang mempercayai kekuatan alam (Parafu) dan pemuliaan terhadap roh leluhur (Waro). Lokasi tempat ibadahnya disebut Pamboro, tokoh-tokoh agamanya disebut Sando (orang yang menjaga Pamboro sekaligus yang mampu berbicara dengan roh leluhur, dimana roh leluhur tersebut menjadi perantara bagi dunia manusia dengan roh alam yang menguasai langit dan bumi), dan upacara hari besarnya disebut Toho Dore yang dilakukan satu tahun sekali secara besar-besaran dengan mempersembahkan hasil bumi dan hewan ternak. Kepercayaan ini mempercayai adanya kekuatan alam dan roh leluhur yang melindungi dan bersemayam di gunung, mata air, pohon dan bebatuan besar. Marapu berasal dari bahasa Bima, yaitu: Ma dan Rapu,di mana Ma artinya Yang, dan Rapu artinya Dekat, sehingga dapat diartikan sebagai Yang Dekat.

Agama Hindu bercampur dengan Budha (Siwa-Budha) masuk ke Bima bersamaan dengan kedatangan tokoh Sang Bhima, namun dalam implementasinya, kepercayaan ini dicampur dengan kepercayaan lokal, dan menjadi Siwa-Budha khas Bima. Namun sayangnya, menurut Dewi Ratna Muchlisa (Kepala Museum Samparaja Bima), mengatakan bahwa saat Kerajaan Bima bertransformasi menjadi berbentuk Kesultanan Bima, Sultan memerintahkan penghapusan seluruh hal yang berkaitan dengan agama lama beserta simbol-simbolnya, karena dianggap sebagai berhala, sehingga oleh bawahannya sebagian dibuang ke laut, sebagiannya yang kecil-kecil dikubur.

Pada tahun 1938, Arca Siwa dalam tiga wajah dan Mahakala di temukan di pinggir sawah 3 derajat arah timur laut dari pusat Kesultanan Bima. Kemudian tahun 2014, ditemukan arca nandi dan sebuah yoni yang saat ini disimpan di Museum Asi Mbojo. Tahun 2019, pengrajin batu bata di Kecamatan Bolo berhasil menemukan beberapa perhiasan emas dan arca perunggu.

Islam pertama kali diperkenalkan ke Bima oleh Sayyid Ali Murtadlo atau Sunan Gisik yang berasal dari Gresik. Ia adalah putra Syekh Maulana Ibrahim Asmaraqandi dan kakak dari Sunan Ampel. Penyebaran Islam dilakukan bersamaan dengan kegiatan perdagangan. Penerimaan Islam hanya oleh kelompok kecil pedagang dan masyarakat Kerajaan Bima yang berada di wilayah pesisir.^[18]

Islamisasi di Sulawesi Selatan selama periode tahun 1605 hingga 1611 membuat Kesultanan Gowa memperluas penyebaran Islam ke Kepulauan Nusa Tenggara.^[19] Kesultanan Gowa memusatkan penyebaran Islam di Pulau Sumbawa setelah hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan diislamkan.^[20] Penyebaran Islam dilanjutkan oleh para pedagang dari Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, Kesultanan Luwu, Kesultanan Bone, dan Kesultanan Ternate. Hubungan politik, budaya dan ekonomi antara Kerajaan Gowa dan Kesultanan Bima akhirnya membuat raja Kerajaan Bima yang bernama La Kai menjadi muslim. Islam yang berkembang di Kesultanan Bima juga dipengaruhi oleh Kesultanan Gowa.^[21]

Beberapa kali Kesultanan Gowa melakukan ekspedisi ke Bima, tahun 1608, 1618, 1619, 1626, dan 1632. Tahun 1608, 1618 dan 1619 berhasil ditahan oleh Kerajaan Bima, tetapi di internal Bima terjadi kudeta yang dilakukan oleh La Salisi sepeninggal Sangaji atau Raja Bima yang merupakan kakaknya pada 1619, dengan membunuh putra mahkota. Sementara adik bungsu putra mahkota bernama La Kai lari ke Sape bersama pengikutnya dan di sana bertemu ulama dari Sulawesi, kemudian tahun 1621 La Kai resmi memeluk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Kahir, kemudian oleh para ulama yang saat itu menjadi gurunya, disarankan untuk pergi ke Gowa untuk memperdalam ilmu agama dan meminta bantuan perlindungan ke Kesultanan Gowa.

Abdul Kahir berangkat ke Gowa bersama beberapa pengawal dan pengikut terdekatnya. Tahun 1625, Abdul Kahir menikah dengan Daeng Sikontu yang merupakan ipar dari Sultan Alauddin Kesultanan Gowa saat itu. Tahun 1626 La Kai bersama pengikut dekatnya bersama bantuan pasukan dari Gowa melakukan ekspedisi ke Bima, di Bima ekspedisi Abdul Kahir telah ditunggu oleh pengikutnya yang sudah banyak memeluk Islam. Kemudian melakukan penyerangan merebut Kerajaan Bima dari Sangaji Salisi.

Abdul Kahir berhasil mengambil alih Bima dan menjadi Sultan Bima pertama dan mengganti sistem pemerintahan Kerajaan Bima menjadi Kesultanan Bima. Namun La Salisi kembali melakukan pemberontakan, pada 13 November 1632 berhasil menduduki Istana Bima. Tanggal 25 November Kesultanan Gowa kembali mengirim pasukan untuk membantu Sultan Abdul Kahir yang saat itu mulai terdesak, akhirnya setelah melakukan perlawanan selama sekitar satu tahun, tepatnya 23 Mei 1633, Sultan Abdul Kahir berhasil mengambil alih kembali Istana Bima, sementara La Salisi dan pengikutnya yang tersisa dikerja habis-habisan dan dikabarkan terbunuh.

Kesultanan Bima kemudian menerapkan hukum Islam dan hukum adat secara bersamaan. Pemerintahan Kesultanan Bima kemudian membentuk lembaga eksekutif dan yudikatif.^[22] Sejak tanggal 14 Agustus 1788, Kesultanan Bima memiliki lembaga peradilan Islam yang bernama Mahkamah Syar'iyyah. Tugas utamanya adalah mengadili dalam urusan syariat Islam. Setelah Belanda memerintah di Kerajaan Bima, Mahkamah Syar’iyyah digantikan oleh sistem peradilan Hindia Belanda pada tahun 1908.^[23]

Bima memiliki rentang sejarah yang panjang dan dinamis, mulai dari masyarakat pemburu-pengumpul hingga menjadi bagian integral Republik Indonesia. Setiap fase menunjukkan transformasi sosial, politik, dan keagamaan yang membentuk identitas Mbojo (Bima) hingga kini.

Masyarakat Bima hidup secara nomaden sebagai pemburu-pengumpul dan mengandalkan sumber daya alam sekitar untuk bertahan hidup. Sistem sosial terstruktur dalam klan-klan (Dalam Bahasa Bima disebut: Londo), di mana solidaritas dan hubungan kekerabatan menjadi fondasi kehidupan sehari-hari.

Beberapa klan bersatu membentuk wilayah-wilayah otonom yang disebut Ncuhi, menandai munculnya struktur pemerintahan awal di Bima. Kepercayaan Marapu yang mempercayai kekuatan alam (Parafu) dan pemuliaan roh leluhur (Waro) menjadi agama/kepercayaan lokal sebelum masuknya agama luar. Pemimpin wilayah dikenal dengan gelar Ncuhi (yang berasal dari kata bahasa Bima, yaitu Ncuri yang berarti pucuk), yang juga merangkap sebagai kepala adat dan pemuka agama, serta dibantu oleh para pemimpin agama di bawahnya (disebut Sando) yang menjaga tempat-tempat keramat (Pamboro), serta menjaga stabilitas sosial dan ritus keagamaan.

Pada tahun 631 Saka (709 M), seorang tokoh bergelar Sang Bhima tiba di tanah Mbojo (nama kuno Bima). Selama berada di Mbojo/Bima, ia dikenal cerdas dan karismatik. Kemudian ia menikah dengan seorang Putri Bima bernama La Indra Tasinaga. Dalam perkembangannya, Sang Bima berhasil menyatukan lima dari sembilan wilayah Ncuhi utama untuk bersatu di bawah satu federasi Ncuhi (yang selanjutnya berkembang menjadi Pancuhi Dana Mbojo/ Kerajaan Bima). Akulturasi dengan kebudayaan Śiwa-Buda (Hindu-Budha) terjadi melalui kontak perdagangan dan diplomasi, terlihat dari peninggalan arca dan prasasti di Bima.

Sistem pemerintahan mengadopsi hukum adat terstruktur, dengan istana dan birokrasi istimewa yang mengatur daerah luas di timur Pulau Sumbawa. Di era ini keturunan Sang Bhima bernama Indra Jamrud datang langsung memimpin di Tanah Bima. Sejak era ini, kerajaan Bima banyak melakukan ekspansi wilayah. Perdagangan juga meningkat, pelabuhan-pelabuhan ramai, menjadikan Bima pusat komoditas kuda, sapi, mutiara, teripang, kayu cendana, dan rempah-rempah, bahkan menjadi jembatan (tempat singgah) pelayaran dari Nusantara Barat ke Timur dan sebaliknya.

Islam resmi diadopsi pada 7 Februari 1621 M, ketika Raja La Kai (Sangaji Mbojo/Raja Bima ke-37) masuk Islam dan bergelar Sultan Abdul Kahir; menandai berdirinya Kesultanan Bima. Kemudian resmi menjadi pemerintahan kesultanan pada tahun 1626 setelah Sultan Abdul Kahir berhasil mengatasi pemberontakan pamannya yang bernama La Salisi. Pada awalnya praktik Islam bersifat konservatif, kemudian berkembang ke Islam moderat yang mengakomodasi adat lokal dalam sistem pemerintahan.

Tahun 1951, sepeninggalnya Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan terakhir Bima), kekuasaan Sultan/Raja mulai berkurang karena bersifat swapraja, kemudian pada 1958, kekuasaan raja sepenuhnya dihapuskan, yang membuat Bima bertransformasi menjadi bagian provinsi Nusa Tenggara Barat, memadukan otonomi daerah dengan kebijakan nasional hingga saat ini.

Istana Asi Mbojo didirikan pada tahun 1888 dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim. Istana ini digunakan hingga masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin. Pada tahun 1927, istana Asi Mbojo diperbaiki dan ditempati kembali pada tahun 1929. Arsitekturnya dirancang dengan menggunakan perpaduan arsitektur Bima dan Belanda. Perancangnya adalah Obzicter Rahatta. Istana Asi Mbojo kemudian menjadi Museum Asi Mbojo ^[25] Pada masa Kesultanan Bima, istana ini digunakan sebagai kediaman sultan bersama keluarganya, serta sebagai pusat pemerintahan dan pusat penyiaran agama.^[26]

Istana Asi Bou dibangun pada tahun 1927 sebagai kediaman sementara untuk sultan dan keluarganya. Kediaman ini digunakan selama pembangunan ulang dari Istana Asi Mbojo. Istana Asi Bou merupakan sebuah rumah panggung tradisional. Bahan bangunannya berupa kayu jati yang berasal dari Tololai, Kecamatan Wera. Pembangunannya menggunakan biaya dari kas keuangaan Kesultanan Bima dan dana pribadi Sultan Muhammad Salahuddin.^[27]

Masjid Sultan Muhammad Salahuddin mulai dibangun pada tahun 1737 M dalam masa pemerintahan Sultan Abdul Kadim. Pembangunan masjid diteruskan oleh Sultan Abdul Hamid. Ia mengubah model atap masjid menjadi bersusun tiga yang menyerupai Masjid Kudus. Pada tahun 1943, Sultan Muhammad Salahuddin memerintahkan pembangunan ulang masjid yang hancur setelah dibom oleh pesawat pasukan sekutu dalam Perang Dunia II. Masjid ini kembali diperbaiki pada tahun 1990 oleh Siti Maryam yang merupakan putri dari Sultan Muhammad Salahuddin.^[27]

Masjid Al-Muwahiddin dibangun pada tahun 1947 dalam masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin. Tujuan pembangunannya adalah untuk menggantikan sementar fungsi dari Masjid Muhammad Salahuddin yang telah hancur. Masjid ini difungsikan sebagai tempat kegiatan ibadah, dakwah, dan studi Islam.^[28]

Compo sampari (penyematan keris) adalah tradisi upacara kedewasaan anak laki-laki Bima. Saat Bima memasuki era kesultanan, tradisi ini dikembangkan dalam nuansa islami dan menjadi penanda anak laki-laki yang akan dikhitan. Prosesinya dimulai dengan pembacaan zikir dan salawat, kemudian keris diarahkan mengelilingi anak sebanyak tiga atau tujuh kali yang dilakukan oleh tetua. Setelah itu, keris disematkan di bagian depan dan diapit menggunakan sabuk yang telah dilingkarkan di perut sang anak, dengan ujung keris mengarah ke kiri bawah. Badan sarung keris dipegang dengan tangan kiri, kemudian ganggangnya dipegang dengan tangan kanan sang anak. Kemudian prosesinya ditutup dengan salawat, setelah itu sang anak bergerak menghentakkan kaki ke tanah sambil mengacungkan keris yang dikeluarkan dari sarungnya ke arah atas kanan menggunakan tangan kanan.

Rimpu adalah busana wanita berupa sarung yang digunakan oleh para muslimah di Kesultanan Bima. Kegunaannya adalah sebagai penutup kepala dan bagian tubuh bagian atas. Rimpu terdiri dari dua lembar kain sarung. Sarung pertama digunakan untuk menutupi kepala sehingga yang terliihat hanya bagian muka atau mata saja. Kain kedua diikat di perut dan digunakan sebagai pengganti rok.^[29] Muka tertutup untuk yang masih gadis, dan muka terbuka untuk yang sudah menikah. Rimpu diperkenalkan pertama kali di Bima pada abad ke-17 M saat Bima bertransformasi dari pemerintahan berbentuk kerajaan menjadi pemerintahan berbentuk kesultanan.^[30]

Songko Lenta merupakan penutup kepala pria masyarakat Bima, yang digunakan oleh Nenti Mone atau kasim-kasim Sultan Bima, dengan dua jenis warna, yaitu Me'e (hitam) dan Bura (putih keemasan).

Sambolo merupakan ikat kepala yang terbuat dari kain tenun tradisional Bima, motifnya yang serupa sarung songket (songke), membuat sambolo kerap kali disebut sambolo songke. Cara memakainya yaitu menjalin masing-masing ujung sehingga melingkari kepala dalam keadaan tertutup.

Bedasarkan status sosial pamakaiannya, maka cara memakai (memasang) sambolo ada dua bentuk, yaitu:

- Toho Leme (yang dipasang dalam bentuk kerucut di samping kepala). Sambolo Toho Leme; ikat kepala lelaki Bima untuk golongan bangsawan.

- Toho Sungge (yang dipasang dalam bentuk biasa), tidak bentuk berkerucut, tetapi dipasang dalam keadaan biasa saja, untuk rakyat biasa.

Ndiha Rasa atau dalam Bahasa Indonesia berarti Kampung Ramai; Pesta Rakyat, merupakan salah satu tradisi masyarakat Bima yang berkembang sejak era kerajaan dan terus dirawat hingga era kesultanan dengan beberapa penyesuaian. Tradisi pesta rakyat ini dilakukan setiap satu tahun sekali, biasanya dilakukan setelah musim panen sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Masyarakat di masing-masing wilayah biasanya membuat acara besar dengan prosesi utamanya berupa do'a-do'a syukuran, yang berlanjut dengan berbagai acara hiburan dengan ciri dan karakter masing-masing wilayah yang dilakukan selama kurang lebih satu sampai dua minggu. Misalnya yang paling khas dan unik: Taji Tuta (Adu kepala) di Wawo, Ndempa Ndiha (Tarung bebas tangan kosong berkelompok yang dibagi ke dalam beberapa tingkatan umur) di Belo, Kabanca (Saling mengejek dan memperlihatkan kemampuan beratraksi di atas kuda, kemudian saling berusaha menjatuhkan lawan dari kudanya) di Lambu, Taji Sampa (Adu kecepatan perahu kecil berlayar) di Wera, dll.

MAKA merupakan salah satu tradisi sakral dalam budaya Bima. Tradisi ini berupa ikrar kesetiaan kepada raja/sultan atau pemimpin, sebagai wujud bahwa ia bersumpah akan melindungi, mengharumkan dan menjaga kehormatan Dou Labo Dana Mbojo (bangsa dan tanah air). Gerakan utamanya adalah mengacungkan keris yang terhunus ke udara sambil mengucapkan sumpah kesetiaan. Berikut adalah teks sumpah prajurit Bima:

"Tas Rumae… Wadu si ma tapa, wadu di mambi’a. Sura wa’ura londo parenta Sara."

"Yang mulia tuanku...Jika batu yang menghadang, batu yang akan pecah, jika perintah pemerintah (atasan) telah dikeluarkan (diturunkan)."

Tradisi MAKA dalam Budaya Bima dilakukan dalam dua momen:

1. Saat seorang anak laki-laki selesai menjalani upacara Compo Sampari (ritual upacara kedewasaan anak laki-laki Bima), sebagai simbol bahwa ia siap membela tanah air di berbagai bidang yang digelutinya. Seharusnya dilakukan sendiri oleh si anak, tetapi tingkat kedewasaan anak zaman dulu dan sekarang berbeda; sehingga di era sekarang diwakili oleh orang tua/wali sambil menggendong si anak.

2. Ketika seseorang diangkat menjadi prajurit Kerajaan/Kesultanan Bima, sebagai bentuk sumpah setia bahwa ia siap untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan kerajaan di jalur militer. Biasanya dilakukan/diwakili oleh petinggi-petinggi militernya saat pelantikan.

Dalam perkembangannya, sebagai bentuk pelestarian budaya, tradisi MAKA mulai ditampilkan sebagai bagian dari penyambutan tamu kehormatan dalam beberapa acara budaya.

• Akbar, H., Antariksa, dan Meidiana, C. (2017). "Memori Kolektif Kota Bima Dalam Bangunan Kuno Pada Masa Kesultanan Bima". The Indonesian Green Technology Journal. 6 (1): 8–18. ISSN 2338-1787. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Aksa (2018). "Rimpu: Tradisi dan Ekspresi Islam di Bima". Mimikri. 4 (1): 83–91. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Aulia, Rihla Nur (2013). "Rimpu: Budaya Dalam Dimensi Busana Bercadar Perempuan Bima". Studi Al-Qur'an. 9 (2): 1–11. ISSN 2339-2614. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Effendy, Muslimin AR. (Desember 2017). "Diskursus Islam dan Karakter Politik Negara di Kesultanan Bima". Al-Qalam. 23 (2): 184–197. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Haris, Tawalinuddin (2006). "Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa". Wacana. 8 (1): 17–31. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2019-03-21. Diakses tanggal 2020-08-31. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link)
• Mandyara, Dewi Ratna Muchlisa (2017). "Peran Kesultanan Bima pada Masa Sultan Ismail Tahun 1819-1854". Jurnal Pendidikan IPS. 7 (1): 44–48. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Mawaddah, Kartini (2017). "Diplomatik Sultan Abdul Hamid di Kerajaan Bima Tahun 1773-1817 M". Juspi. 1 (1): 139–153. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Salahuddin, Muhammad (2005). "Mahkamah Syar'iyyah di Kesultanan Bima: Wujud Dialektika Hukum antara Islam dan Adat". Ulumuna. 9 (1): 189–201. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Saputri, Reni (Oktober 2016). "Kesulttanan Bima di Bawah Pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin Tahun 1917-1942". Avatara. 4 (3): 630–643. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Sulistyo, Bambang (Juli 2014). "Multikulturalisme di Bima pada Abad X - XVII". Paramita. 24 (2): 155–172. doi:10.15294/paramita.v24i2.3120. ISSN 0854-0039. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Sumiyati (2020). "Kondisi Politik di Kesultanan Bima (1915-1950)". Diakronika. 20 (1): –. doi:10.24036/diakronika/vol20-iss1/128. ISSN 2620-9446. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Van Braam Morris, D. F. (1890). "Nota Van Toelichting Behoorende Bij Het Contract Gesloten Met Het Landschap Bima En Op Den 20 October 1886: Submitted To The Government By The Governor Of Celebes And Its Dependencies". Batavia: Albrecht & Rusche: 50–51. Pemeliharaan CS1: Ref menduplikasi bawaan (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)

Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan