Rodrigo Duterte
Rodrigo "Rody" Roa Duterte[2] (lahir 28 Maret 1945), yang dijuluki Digong, adalah seorang politikus dan pengacara Filipina keturunan Visayan. Duterte adalah salah satu wali kota yang paling lama menjabat di Filipina dan merupakan wali kota Kota Davao, sebuah kota yang sangat tinggi urbanisasinya di pulau Mindanao, selama 7 masa jabatan, dengan total lebih dari 22 tahun. Ia juga menjabat sebagai wakil wali kota dan anggota kongres di kota tersebut. Lahir di Maasin, Leyte (sekarang di Southern Leyte), Duterte pindah ke Davao di mana ayahnya tinggal, Vicente Duterte sebagai gubernur. Ia belajar ilmu politik di Lyceum of the Philippines University, lulus pada tahun 1968 sebelum mendapatkan gelar sarjana hukum dari San Beda College of Law pada tahun 1972. Setelah itu ia bekerja menjadi pengacara dan jaksa untuk Kota Davao, sebelum menjadi Wakil Wali kota dan kemudian menjadi Wali kota Davao setelah bangkitnya peristiwa "People Power Revolution" pada tahun 1986.[3] Pada 21 November 2015, Duterte mendeklarasikan pengkandidatannya untuk Presiden Filipina dalam pemilihan 2016. Pada Oktober 2021, Rodrigo Duterte mengumumkan bahwa dia tidak mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada 2022 dan akan pensiun dari kehidupan politik. Hal tersebut diumumkan saat menemani mantan ajudannya yaitu Senator Bong Go yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden di pusat komisi pemilihan umum.[4] Investigasi Mahkamah Pidana Internasional menangkap Duterte dan mengekstradisinya ke Den Haag pada tanggal 11 Maret 2025.[5][6] Kehidupan awalDuterte lahir pada 28 Maret 1945 di Maasin, Leyte, Persemakmuran Filipina[7] dari pengacara Cebuano Vicente G. Duterte, yang menjabat sebagai Gubernur (pada waktu itu belum dibagi) Davao dan Soledad Roa, yang berasal dari Cabadbaran, Agusan yang merupakan guru sekolah dan pemimpin civic. Ayah Duterte, Vicente, sebelumnya menjadi gubernur provinsi Davao, yang sebelumnya adalah wali kota Danao di Cebu. Sepupu Rodrigo, Ronald, di sisi lain, menjabat sebagai wali kota Kota Cebu dari 1983 sampai 1986. Ayah Ronald, Ramon Duterte, juga memegang jabatan tersebut dari 1957 sampai 1959. Keluarga Duterte dianggap menjadi keluarga politik dari klan Durano dan Almendras sebagai kekerabatan.[8] Kampanye Anti-NarkobaSetelah pelantikannya, Duterte berbicara kepada wartawan di Tondo, Manila, di mana ia mendesak warga Filipina untuk secara sukarela membunuh para pengedar narkoba dan pecandu. Sehari setelah pelantikannya, Duterte meminta Tentara Rakyat Baru, sayap bersenjata Partai Komunis Filipina, untuk "melucuti senjata dan menahan" raja obat bius. Pada tanggal 5 Juli 2016, Duterte mengungkapkan nama lima pejabat polisi yang diduga terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Pada tanggal 7 Juli, saat konferensi pers, Duterte mempresentasikan bagan yang mengidentifikasi tiga warga negara China yang melayani sebagai raja obat bius di Filipina. The Philippine Daily Inquirer menerbitkan "daftar pembunuhan". Perwakilan Ifugao, Teddy Baguilat, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Filipina untuk menyelidiki "serentetan pembunuhan di luar proses hukum dan/atau eksekusi mati yang dicurigai melanggar undang-undang tentang obat-obatan terlarang dan penjahat lain yang dicurigai." Senator dan mantan Menteri Kehakiman Leila de Lima mendesak pemerintahan Duterte untuk menghentikan pembunuhan di luar hukum dan mengatakan bahwa dia akan mengajukan resolusi kepada Senat Filipina untuk melakukan penyelidikan. Kelompok militan Bagong Alyansang Makabayan juga meminta Duterte untuk menyelidiki peningkatan jumlah pembunuhan di luar proses hukum. Administrasi Duterte menuntut para kritikus untuk memberikan bukti. Duterte membenarkan perang narkoba dengan mengklaim bahwa Filipina telah menjadi "negara narco". Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, prevalensi penggunaan narkoba di negara ini lebih rendah dari rata-rata global. Duterte telah menepis kekhawatiran hak asasi manusia oleh pengguna narkoba yang tidak manusiawi, yang menyatakan pada bulan Agustus 2016: "Kejahatan terhadap kemanusiaan? Pertama-tama, saya ingin jujur dengan Anda. Apakah mereka manusia? Apa definisi Anda tentang manusia makhluk?" Dalam tiga bulan pertama masa jabatan Duterte di kantor, menurut angka polisi, lebih dari 3.000 pembunuhan dikaitkan dengan kampanye anti-narkoba nasionalnya. Lebih dari separuh dikaitkan dengan petugas keamanan. Pada awal Oktober, seorang perwira polisi senior mengatakan kepada The Guardian bahwa sepuluh regu resmi polisi "operasi khusus" telah beroperasi, dan bahwa dia secara pribadi telah terlibat dalam pembunuhan 87 tersangka. Dia menggambarkan bagaimana mayat-mayat itu dibuang di pinggir jalan (korban "penyelamatan"), atau kepalanya dibungkus selotip dengan plakat karton yang melabel mereka sebagai pelaku narkoba, sehingga pembunuhan itu tidak akan diselidiki. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Chito Gascon, dikutip dalam laporan: "Saya tidak terkejut, saya telah mendengar tentang ini." The Kepolisian Nasional Filipina menolak berkomentar. Laporan itu menyatakan: "Meskipun The Guardian dapat memverifikasi pangkat polisi dan sejarah servisnya, tidak ada konfirmasi resmi, independen atas tuduhan keterlibatan negara dan koordinasi polisi dalam pembunuhan masal." Kampanye Anti-KorupsiPresiden Filipina Rodrigo Duterte pada Selasa memanggil sekitar 100 petugas polisi yang dituduh melakukan berbagai kejahatan ke istananya, membuat mereka berbaris di depan para wartawan, dan mengancam akan membunuh mereka. Penangkapan oleh ICCPada 11 Maret 2025, Duterte resmi diterbangkan ke Den Haag, Belanda, untuk menghadapi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Penangkapan dan pemindahannya memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk keluarganya serta para pendukungnya. Duterte ditangkap berdasarkan surat perintah ICC atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kebijakan perang narkoba selama pemerintahannya (2016-2022). Kebijakan ini menyebabkan ribuan kematian, banyak di antaranya dicurigai sebagai eksekusi di luar hukum. Penangkapan dilakukan dengan cepat setelah Interpol Manila menerima surat perintah dari ICC. Duterte segera dibawa ke Pangkalan Udara Villamor dan diterbangkan ke Belanda dengan pengawalan ketat menggunakan pesawat khusus.[9][10] Putri Duterte, Wakil Presiden Sara Duterte, mengecam penangkapan ayahnya, menyebutnya sebagai "hari kelam bagi kedaulatan Filipina." Ia menilai bahwa Duterte diserahkan kepada kekuatan asing tanpa transparansi. Sementara itu, Veronica Duterte, putri lainnya, membagikan video di media sosial yang menunjukkan ayahnya mempertanyakan dasar hukum penangkapannya. Mantan penasihat hukumnya, Salvador Panelo, menyebut penahanan ini sebagai "pelanggaran hukum serius," karena Duterte tidak mendapatkan akses ke pengacaranya. Sekretaris Eksekutif era Duterte, Salvador Medialdea, menuding pemerintahan Marcos Jr. gagal melindungi hak-hak dasar Duterte. Pada 2018, Duterte menarik Filipina dari ICC setelah pengadilan mulai menyelidiki kebijakan perangnya terhadap narkoba. Namun, ICC menegaskan masih memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan sebelum Filipina keluar dari keanggotaan. Keputusan pemerintahan Filipina untuk mengekstradisi Duterte ke ICC dinilai sebagai pergeseran kebijakan besar, yang oleh beberapa analis politik dianggap sebagai langkah strategis Presiden Marcos Jr. dalam menjaga hubungan dengan komunitas internasional. Sesampainya di Belanda, Duterte akan ditempatkan dalam tahanan ICC dan menghadapi proses hukum, termasuk pembacaan dakwaan, sidang awal, serta kemungkinan persidangan penuh jika bukti cukup kuat. Kelompok hak asasi manusia di Eropa menyambut baik ekstradisi ini, sementara diaspora Filipina di Eropa menggelar protes di depan markas ICC, menilai bahwa ini merupakan campur tangan asing dalam urusan domestik Filipina. Penyerahan Duterte ke ICC meningkatkan ketegangan politik di Filipina. Basis pendukungnya yang masih kuat dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan Marcos Jr. Keputusan ini juga diperkirakan akan berdampak besar terhadap dinamika politik domestik dan hubungan Filipina dengan komunitas internasional. PenghargaanDuterte menolak gelar doktor kehormatan hukum yang ditawarkan oleh Universitas Filipina karena adanya penentangan dari anggota universitas tersebut.[11] Duterte dianugerahi gelar doktor kehormatan untuk hubungan internasional atau diplomasi luar negeri[12] dari Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow pada tanggal 5 Oktober 2019.[13] Duterte menerima gelar Juris Doctor kehormatan dari almamaternya, San Beda College of Law pada bulan November 2023.[14] Pada tanggal 28 Maret 2023, Dewan Kota Davao mengeluarkan resolusi yang menetapkan setiap tanggal 28 Maret—hari ulang tahun Duterte—sebagai "Hari Duterte" sebagai pengakuan atas "kontribusi besar dan berkelanjutan" Duterte terhadap kota dan Filipina.[15] Penghargaan nasional
Penghargaan luar negeri
Referensi
Bacaan lanjutan
Lihat jugaPranala luar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
.jpg){kind=small}
