Kudeta APRA

Kudeta APRA
Bagian dari dampak Revolusi Nasional Indonesia
Markas Divisi Siliwangi yang diduduki oleh APRA selama kudeta
Tanggal 22–23 Januari 1950[1] (1 hari) Lokasi Bandung dan Jakarta, Negara Pasundan, Indonesia Hasil Kemenangan Indonesia Kudeta berhasil pada awalnya dan APRA untuk sementara menduduki Bandung[2] Pasukan APRA kehabisan amunisi dan mundur setelah negosiasi Percepatan integrasi negara-negara bagian ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950
Pihak terlibat
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)	Indonesia TNI
Tokoh dan pemimpin
Kapten Raymond Westerling Sultan Hamid II	Kolonel Sadikin Adolf Gustaaf Lembong ⚔
Pasukan
	Divisi Siliwangi[1]
Kekuatan
2.000 tentara APRA[2]	4.500 tentara TNI[2]
Korban
	≈100 terbunuh[2]

Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.

Secara bersamaan, APRA menyusup di Jakarta sebagai bagian dari kudeta dan mencoba menggulingkan kabinet RIS. Rencana mereka adalah untuk membunuh beberapa tokoh republik terkemuka, termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwana IX dan Sekretaris-Jenderal Ali Budiardjo. Namun, upaya tersebut gagal dan banyak pasukan Westerling tewas atau ditangkap oleh TNI. APRA juga ditumpas di Bandung dan Westerling melarikan diri ke Singapura. Setelah operasi pembersihan, Legiun Ratu Adil berhenti berfungsi pada Februari 1950. Kudeta tersebut menyebabkan jatuhnya Sultan Hamid II dan mempercepat integrasi RIS ke dalam Republik pada 17 Agustus 1950.^[3]

Pada bulan November 1949, dinas rahasia militer Belanda menerima laporan, bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda J.M. Verburgh pada 8 Desember 1949 menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah "Ratu Adil Persatuan Indonesia" (RAPI) dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pengikutnya kebanyakan adalah mantan anggota KNIL dan yang melakukan desersi dari pasukan khusus KST/RST. Dia juga mendapat bantuan dari temannya orang Tionghoa, Chia Piet Kay, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan.

Pada 5 Maret malam, sekitar pukul 20.00 Westerling menelepon Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda, pengganti Letnan Jenderal Spoor. Westerling menanyakan bagaimana pendapat van Vreeden, apabila setelah penyerahan kedaulatan Westerling berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno dan kliknya. Van Vreeden memang telah mendengar berbagai kabar, antara lain ada sekelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan. Juga dia telah mendengar mengenai kelompoknya Westerling.

Jenderal van Vreeden, sebagai yang harus bertanggung-jawab atas kelancaran "penyerahan kedaulatan" pada 27 Desember 1949, memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut, tetapi van Vreeden tidak segera memerintahkan penangkapan Westerling.

Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah suatu ultimatum. Ia menuntut agar Pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Negara Pasundan serta Pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar.^[4]

Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan tidak saja di kalangan RIS, tetapi juga di pihak Belanda dan dr. H.M. Hirschfeld (kelahiran Jerman), Nederlandse Hoge Commissaris (Komisaris Tinggi Belanda) yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda, Dirk Stikker menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerja sama dengan Westerling.^[5]

Pada 10 Januari 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling.^[5] Sebelum itu, ketika A.H.J. Lovink masih menjabat sebagai Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda, dia telah menyarankan Hatta untuk mengenakan pasal exorbitante rechten terhadap Westerling.^[6] Saat itu Westerling mengunjungi Sultan Hamid II di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebelumnya, mereka pernah bertemu bulan Desember 1949. Westerling menerangkan tujuannya, dan meminta Hamid menjadi pemimpin gerakan mereka. Hamid ingin mengetahui secara rinci mengenai organisasi Westerling tersebut. Namun dia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari Westerling. Pertemuan hari itu tidak membuahkan hasil apapun. Setelah itu tak jelas pertemuan berikutnya antara Westerling dengan Hamid. Dalam otobiografinya, Mémoires, yang terbit tahun 1952, Westerling menulis, bahwa telah dibentuk Kabinet Bayangan di bawah pimpinan Sultan Hamid II dari Pontianak, oleh karena itu dia harus merahasiakannya.^[7]

Pertengahan Januari 1950, Menteri UNI dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr. J.H. van Maarseveen berkunjung ke Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 1950. Hatta menyampaikan kepada Maarseven, bahwa dia telah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling.

Ketika berkunjung ke Belanda, Menteri Perekonomian RIS Juanda pada 20 Januari 1950 menyampaikan kepada Menteri Lubbertus Götzen, agar pasukan elit RST yang dipandang sebagai faktor risiko, secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Sebelum itu, satu unit pasukan RST telah dievakuasi ke Ambon dan tiba di Ambon tanggal 17 Januari 1950. Pada 21 Januari Hirschfeld menyampaikan kepada Götzen bahwa Jenderal Buurman van Vreeden dan Menteri Pertahanan Belanda Jan Schokking telah menggodok rencana untuk evakuasi pasukan RST.^[5]

Pada 22 Januari pukul 21.00 dia telah menerima laporan, bahwa sejumlah anggota pasukan RST dengan persenjataan berat telah melakukan desersi dan meninggalkan tangsi militer di Batujajar.

Mayor KNIL G.H. Christian dan Kapten KNIL J.H.W. Nix melaporkan, bahwa kompi "Erik" yang berada di Kampemenstraat malam itu juga akan melakukan desersi dan bergabung dengan APRA untuk ikut dalam kudeta, tetapi dapat digagalkan oleh komandannya sendiri, Kapten G.H.O. de Witt. Engles segera membunyikan alarm besar. Dia mengontak Letnan Kolonel TNI Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi. Engles juga melaporkan kejadian ini kepada Jenderal Buurman van Vreeden di Jakarta.

Antara pukul 8.00 dan 9.00 dia menerima kedatangan komandan RST Letkol Borghouts, yang sangat terpukul akibat desersi anggota pasukannya. Pukul 9.00 Engles menerima kunjungan Letkol. Sadikin. Ketika dilakukan apel pasukan RST di Batujajar pada siang hari, ternyata 140 orang yang tidak hadir. Dari kamp di Purabaya dilaporkan, bahwa 190 tentara telah desersi, dan dari SOP di Cimahi dilaporkan, bahwa 12 tentara asal Ambon telah desersi.

Namun upaya mengevakuasi Regiment Speciale Troepen (RST), gabungan baret merah dan baret hijau telah terlambat untuk dilakukan. Dari beberapa bekas anak buahnya, Westerling mendengar mengenai rencana tersebut, dan sebelum deportasi pasukan RST ke Belanda dimulai, pada 23 Januari 1950, Westerling melancarkan kudetanya. Subuh pukul 4.30, Letnan Kolonel KNIL T. Cassa menelepon Jenderal Engles dan melaporkan: "Satu pasukan kuat APRA bergerak melalui Jalan Pos Besar menuju Bandung."

Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. 94 anggota TNI tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, sedangkan di pihak APRA, tak ada korban seorang pun.

Sementara Westerling memimpin penyerangan di Bandung, sejumlah anggota pasukan RST dipimpin oleh Sersan Meijer menuju Jakarta dengan maksud untuk menangkap Presiden Soekarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan. Namun dukungan dari pasukan KNIL lain dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang diharapkan Westerling tidak muncul, sehingga serangan ke Jakarta gagal dilakukan.

Setelah melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RST dan satuan-satuan yang mendukungnya kembali ke tangsi masing-masing. Westerling sendiri berangkat ke Jakarta, dan pada 24 Januari 1950 bertemu lagi dengan Sultan Hamid II di Hotel Des Indes. Hamid yang didampingi oleh sekretarisnya, dr. J. Kiers, melancarkan kritik terhadap Westerling atas kegagalannya dan menyalahkan Westerling telah membuat kesalahan besar di Bandung. Tak ada perdebatan, dan sesaat kemudian Westerling pergi meninggalkan hotel.

Setelah itu terdengar berita bahwa Westerling merencanakan untuk mengulang tindakannya. Pada 25 Januari, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld, bahwa Westerling, didukung oleh RST dan Darul Islam, akan menyerbu Jakarta. Engles juga menerima laporan, bahwa Westerling melakukan konsolidasi para pengikutnya di Garut, salah satu basis Darul Islam waktu itu.

Aksi militer yang dilancarkan oleh Westerling bersama APRA yang antara lain terdiri dari pasukan elit tentara Belanda, menjadi berita utama media massa di seluruh dunia. Hugh Laming, koresponden Kantor Berita Reuters yang pertama melansir pada 23 Januari 1950 dengan berita yang sensasional. Osmar White, jurnalis Australia dari Melbourne Sun memberitakan di halaman muka: "Suatu krisis dengan skala internasional telah melanda Asia Tenggara." Duta Besar Belanda di Amerika Serikat, van Kleffens melaporkan bahwa di mata orang Amerika, Belanda secara licik sekali lagi telah mengelabui Indonesia, dan serangan di Bandung dilakukan oleh "de zwarte hand van Nederland" (tangan hitam dari Belanda).

Setelah Bandung, sebagian besar unit APRA kembali ke markas masing-masing. Dalam minggu-minggu berikutnya, beberapa unit kecil APRA dikalahkan dalam operasi pembersihan oleh tentara dan polisi Indonesia. Legiun Penguasa yang Adil telah berhenti beroperasi pada Februari 1950. Upaya kudeta tersebut meningkatkan agitasi publik untuk pembubaran sistem federal.^[3] Westerling sendiri berangkat ke Jakarta, dan pada 24 Januari 1950 bertemu kembali dengan Sultan Hamid II di Hotel Des Indes. Hamid, didampingi sekretarisnya, Dr. J. Kiers, mengkritik Westerling atas kegagalannya dan menyalahkan Westerling atas kesalahan besar yang telah dibuatnya di Bandung. Tak ada perdebatan, dan tak lama kemudian Westerling meninggalkan hotel.^[8] Dengan bantuan pemerintahan Belanda, Westerling melarikan diri ke Singapura. Walaupun ada upaya dari Indonesia untuk meminta Belanda untuk mengekstradisi Westerling, Belanda tidak mengindahkan permintaan Indonesia. Westerling hidup di Belanda secara suaka sampai wafat pada 1987.

Pada tanggal 5 April, beberapa konspirator kunci, termasuk Sultan Hamid II, telah ditangkap oleh otoritas Republik. Pada tanggal 19 April, Hamid II mengakui keterlibatannya dalam kudeta Jakarta yang gagal dan merencanakan serangan kedua terhadap Parlemen yang dijadwalkan pada tanggal 15 Februari. Karena kehadiran pasukan RIS, serangan tersebut dibatalkan. Peran pemerintah Pasundan dalam kudeta tersebut menyebabkan pembubarannya pada tanggal 10 Februari, yang semakin melemahkan struktur federal. Pada saat itu, keinginan Parlemen Pasundan untuk bergabung dengan republik terpenuhi. Pada akhir Maret 1950, Kalimantan Barat yang dipimpin Hamid menjadi salah satu dari empat negara bagian federal yang tersisa di Republik Indonesia Serikat.^[3]

Peran Hamid II dalam kudeta ini Hal ini memicu peningkatan agitasi di Kalimantan Barat untuk integrasinya sebagai bagian dari Republik Indonesia. Setelah misi pencarian fakta oleh Komisi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat RIS memutuskan, dengan selisih lima puluh suara berbanding satu, untuk menggabungkan Kalimantan Barat ke dalam Republik Indonesia.^[9] Setelah bentrokan dengan pasukan KNIL yang didemobilisasi di bawah pimpinan Andi Azis di Makassar dan upaya pemisahan diri Republik Maluku Selatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang didominasi oleh pemerintah pusat di Jakarta.^[10]

• De Jong, Louis (1988). Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, volume 12. Amsterdam: NIOD. ISBN 90-12-06880-0.
• De Moor, Jaap A. (1999). Westerling's Oorlog: Indonesië 1945-1950. Amsterdam: Balans. ISBN 90-5018-425-1. ISBN 9789050184250.
• Kahin, George McTurnan (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. ISBN 0-8014-9108-8. ;
• Venner, Dominique (1977). Westerling: Guérilla Story. Paris: Hachette. ISBN 2-01-002908-9. ISBN 9782010029080.
• Westerling, Raymond Paul Pierre (1952). Mes aventures en Indonesie (dalam bahasa Prancis). – diterjemahkan dari bahasa Prancis ke Inggris oleh Waverley Root sebagai – Challenge to terror. London: W. Kimber. 1952-01-01.

• Pembantaian Westerling II

• Westerling biography in the Dutch language
• Images of Westerling, his troops, his passport and gravestone
• Summary of Dutch publications about Westerling and his actions in Indonesia