Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik di Indonesia yang berfokus pada hak-hak perempuan dan pluralisme. Partai ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia bergabung dengan partai tersebut pada 23 September 2023 dan menjadi ketua umum pada hari yang sama.[4] PSI mendukung Presiden petahana Joko Widodo untuk pemilihan 2019.[5] Pada pemilihan umum 2024, PSI hanya memenangkan sekitar 3% suara nasional, sehingga belum memenuhi ambang batas DPR RI yang ditetapkan sebesar 4%.[6] SejarahAwal pembentukan partai ini berawal dari obrolan di sebuah kafe yang terletak di Jakarta Selatan pada akhir 2014. Pertemuan tersebut dihadiri Raja Juli Antoni, mantan presenter televisi, Grace Natalie, dan Isyana Bagoes Oka, serta dua pihak lainnya. Pertemuan dilakukan tidak terlepas dari fenomena terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden pada Pilpres 2014. Dalam pertemuan tersebut, didiskusikan soal reformasi partai politik hingga membuahkan keinginan mendirikan parpol itu tidak begitu saja terjadi. Beberapa inisiator tersebut telah saling mengenal dan mempunyai cara pandang yang sama tentang situasi politik terkini.[7] Partai ini didirikan pada 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, S.H. Nomor 14 Tahun 2014. Pada hari yang sama, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) secara resmi menyerahkan surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi persyaratan pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.[8] Seluruh pengurus PSI di semua level kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai ini guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016. Pada akhirnya, dinyatakan resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya Partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014.[9] Pada Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan bahwa PSI dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2019[10] dengan nomor urut 11.[11] Serta pada pemilu 2024, PSI terdaftar sebagai nomor urut 15[12] Pemilu 2019![]() ![]() Setelah resmi dinyatakan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019, PSI langsung membuat terobosan dalam seleksi calon legislatif. Proses seleksi calon legislatif dilakukan secara transparan, terbuka, dan disiarkan langsung di seluruh media sosial PSI. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui dan ikut menilai siapa saja calon legislatif yang akan mewakili suara mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.[13] Sebanyak 45 persen calon PSI dalam Pemilu 2019 adalah perempuan, tertinggi di antara partai lain dan melebihi syarat keterwakilan perempuan minimal 30 persen. PSI tidak menetapkan target khusus terhadap jumlah calon perempuan yang diajukan.[13] Upaya PSI dalam memperbaiki sistem demokrasi adalah dengan mengadakan konvensi untuk memilih calon kepala daerah. Dalam Pemilihan umum kepala daerah Indonesia 2020, PSI mengadakan konvensi Pilkada untuk Kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kedua kota tersebut dipilih karena PSI memiliki 1 fraksi di sana. Dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen yang berintegritas untuk bergabung dalam komite seleksi. Proses seleksi dalam format wawancara disiarkan secara langsung di media sosial.[13] Dalam Pemilu 2019, partai ini gagal lolos ke DPR RI tingkat nasional. Namun berhasil meraih kursi di legislatif daerah ("Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"/DPRD) seperti di Jakarta dan Bali, serta di DPRD kota dari sejumlah kota besar seperti Surabaya dan Bandung.[14][15] Upaya yang dilakukan PSI untuk memperbaiki sistem demokrasi adalah dengan menggelar konvensi untuk menjaring calon Kepala Daerah. Pada Pilkada 2020 lalu, PSI menggelar konvensi Pilkada untuk Kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kedua kota itu dipilih karena PSI memiliki 1 Fraksi di sana. Dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial.[7] Pemilu 2024Pada 3 Oktober 2022 dalam konferensi pers daring, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia secara resmi mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Yenny Wahid sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.[16] Dukungan ini diberikan sebelum partai Ganjar sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mendeklarasikan pencalonannya.[17] Grace Natalie menyatakan bahwa Ganjar Pranowo dipilih dari sembilan kandidat. Calon presiden PSI sebelumnya termasuk Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Tito Karnavian, Sri Mulyani, dan Erick Thohir.[18] Pemilihan Ganjar ditentukan melalui mekanisme penjaringan Rembuk Rakyat yang dimulai pada Februari 2022.[19] PSI juga menyatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan karena menilai Anies telah melakukan "dosa besar" terhadap demokrasi dalam Pilkada DKI Jakarta.[18] Ganjar sendiri mengaku belum mengetahui deklarasi tersebut dan baru mengetahuinya dari media.[20] PSI menggelar berbagai aksi dukungan di Jakarta bersama Partai Hanura dan PPP.[17][21] Bahkan, mereka memasang baliho Ganjar-Yenny di berbagai kota besar dan desa di Indonesia.[22][23] Ketika muncul tuduhan pemasangan baliho ilegal, PSI menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari proses Rembuk Rakyat.[24][25][26] Namun, pada Agustus 2023, kedatangan Prabowo Subianto ke kantor PSI dan pujian dari Grace Natalie memicu pengunduran diri anggota pro-Ganjar seperti Mohamad Guntur Romli.[27][28] Elemen-elemen dari Partai Berkarya yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal partai tersebut, Badaruddin Andi Picunang bergabung dengan partai ini pada tanggal 1 Maret 2023 setelah kegagalan Partai Berkarya untuk ikut serta dalam Pemilu 2024 dan konflik internal yang berkepanjangan di tubuh partai tersebut.[29][30] Pasca-Pemilu 2024Pada 19 Juli 2025, kongres partai mengumumkan bahwa Kaesang Pangarep terpilih kembali sebagai ketua umum PSI setelah mengalahkan dua pesaing lainnya, Ronald Aristone Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang, dengan perolehan suara sebesar 65,28%. Proses pemungutan suara dilakukan secara daring antara 12 hingga 18 Juli.[31]Acara ini juga dihadiri oleh Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, yang mengapresiasi ide partai terkait e-voting dalam pidatonya.[32] Struktur kepengurusan
Dewan Pimpinan Pusat 2023–2028[33]
Pandangan dan program partaiProgram![]() Partai ini mengadakan konvensi Kopi Darat Nasional (KopDarNas) di Jakarta, yang pertama kali dimulai pada 12 November 2015 sebagai cara untuk menarik pemilih muda ke konvensi partai dengan menyajikan kopi gratis.[34][35] Presiden Joko Widodo menghadiri konvensi tersebut pada 31 Januari 2023.[36] Pada awal pandemi, pengurus dan legislator PSI di seluruh Indonesia membagikan alat pelindung diri (APD) dan masker kepada tenaga kesehatan.[37] PandanganPartai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki haluan ideologis yang terinspirasi dari ajaran Presiden Soekarno, khususnya melalui simbolisme bunga mawar dalam pidatonya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam logo partai. Gagasan ideologis PSI juga merujuk pada Pancasila, konsep Trisakti Bung Karno dikembangkan ke dalam Trilogi Identitas PSI.[38] Sebanyak 45 persen caleg PSI di Pemilu 2019 adalah perempuan, tertinggi di antara partai-partai lain. PSI tidak menetapkan target khusus terkait jumlah caleg perempuan. Namun, proporsi caleg perempuan yang diusung partai ini telah memenuhi ketentuan minimal 30 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang.[7] Ini berjalan dengan ideologi mereka yaitu menyuarakan hak-hak perempuan. PSI telah menyatakan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan alasan bahwa sejumlah pasalnya dinilai berpotensi merugikan kelompok rentan dan minoritas, serta dapat digunakan untuk memperkuat politik identitas.[39][40] PSI dikelola oleh aktivis-aktivis politik muda yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengurus partai politik. Hal sebagai pemutus mata-rantai dari perilaku, spirit serta tradisi buruk parpol lama. Aktivis yang mengelola partai baru ini berusia di bawah 45 tahun dengan rata-rata berusia 30 tahunan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda agar terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa ini serta menolak adanya politik gerontrokrasi, yakni politik yang dominasi orang-orang tua secara usia yang mengelola politik dengan cara lama dan usang.[7] PSI mengedepankan keterbukaan sebagai partai yang inklusif dan pluralis untuk semua anak bangsa tanpa melihat suku, ras dan agama. Hal ini dapat terlihat pada pola rekrutmen kader PSI yang akan mengabdi di lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan melihat secara objektif rasional.[7] PSI berpandangan bahwa seharusnya politik itu tanpa mahar. Mahar adalah salah satu sumber masalah dalam politik Indonesia pascareformasi. Mahar memicu biaya tinggi dalam politik. Pada gilirannya, biaya tinggi ini amat potensial menyeret pada praktik korupsi. Alih-alih mahar, PSI mendukung ratusan calon di Pilkada 2020 karena ada kesamaan nilai-nilai dengan pasangan calon. PSI juga memeriksa rekam jejak seluruh calon. PSI memastikan kandidat terpilih adalah yang terbaik, mereka yang mau bekerja keras untuk membantu rakyat.[7] PSI menyatakan bahwa mereka akan memperjuangkan pelarangan poligami untuk pejabat negara apabila mereka masuk parlemen.[41] Ketua PSI juga telah menyatakan bahwa PSI akan menentang peraturan daerah yang berbasis agama apa pun, baik itu Perda Syariah maupun Perda Injil.[42] Partai ini juga sering kali mengkritik lawan-lawan politiknya, terutama Anies Baswedan. Selain itu, ketegasan PSI untuk memperbaiki wajah politik Indonesia tampak dari upaya lainnya, yakni dengan tidak mencalonkan mantan koruptor di Pemilu 2019. PSI menilai mantan koruptor seharusnya tidak diperbolehkan lagi menempati jabatan publik dan ikut menentukan hidup orang banyak karena pada prinsipnya mereka sudah cacat moral dan cacat integritas. PSI berpandangan korupsi adalah kejahatan luar biasa.[7] Pada 19 Juli 2025, bertepatan dengan pengumuman pemenang ketua umum PSI, PSI juga melakukan rebranding menjadi "Partai Super Tbk." (Partai Super Terbuka) untuk mencerminkan kepemilikan bersama oleh kader-kadernya, bukan oleh elit atau kelompok tertentu. Logonya juga diubah menjadi menampilkan seekor gajah, dengan belalainya mengarah ke kiri (berbanding terbalik dengan logo banteng milik PDI-P).[43] Perolehan suara dan kursiDPR RI
DPRD Provinsi
Tokoh-tokoh penting
Referensi
|